Perludem Putusan soal Cawe-cawe Yandri bentuk Progresivitas MK

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto membantah bahwa dirinya cawe-cawe dalam memenangkan istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah, dalam Pilkada Kabupaten Serang, Banten. Yandri menyebut ada kekeliruan dalam poin-poin yang disampaikan MK. 

Merespons itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, menyebut bantahan yang disebut Yandri sah-sah saja. 

Namun, yang menjadi rujukan tetap putusan pengadilan yang sudah memutus bahwa adanya pelanggaran dalam Pilkada Serang. “Ya bantahan kan bisa saja. Tapi yang jadi rujukan tentu putusan pengadilan yang sudah menilai dan memverifikasi fakta,” ujar Fadli kepada Media Indonesia, Kamis (27/2).

Baca juga : Klarifikasi Yandri soal Dugaan Cawe-cawe Menangkan Istrinya di Pilbup Serang

“Menurut saya ini langkah progresif dari MK. Apa yang diputus MK basisnya fakta persidangan. Dan faktor keterlibatan kepala desa jadi penyebab tidak adilnya Pilkada Serang,” tambahnya. 

Fadli menegaskan proses pemungutan suara ulang (PSU) nantinya wajib diawasi ketat dan penegakan hukumnya harus tegas. “Proses PSU mesti diawasi ketat dan penegakam hukum yang tegas dan konsisten jadi kunci,” ungkap Fadli.  

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto akhirnya angkat bicara soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah, dalam Pilkada Kabupaten Serang, Banten. 

Baca juga : Elite PAN Ogah Komentar soal MK Batalkan Kemenangan Istri Mendes Yandri

Yandri menyatakan ada kekeliruan dalam poin-poin yang disampaikan MK.

Ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menjelaskan dirinya mengkampanyekan istrinya dalam acara Rakercab Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada 3 Oktober 2024.

“Saya belum menjadi Menteri Desa, karena dilantiknya tanggal 21 Oktober 2024. Jadi tanggal 3 Oktober 2024 saya diundang, bukan pihak yang mengundang para kepala desa, saya diundang, ada bukti suratnya, dan itu juga disampaikan ke Mahkamah Konstitusi," kata Yandri di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. (Ykb/P-1)