Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya mengungkapkan, peristiwa 'mega korupsi' atau kasus korupsi minyak mentah yang melibatkan beberapa anak perusahaan inti di bawah Pertamina mengindikasikan kalau fungsi pengawasan dari holding, atas kinerja anak-anak perusahaan di lingkungan Pertamina itu rendah. Korupsi berjamaah dalam kurun waktu lima tahun yang melibatkan kerja sama dari para jajaran direksi dan petinggi antar anak perusahaan menjadi potret bahwa sindikat dan permufakatan jahat di lingkungan Pertamina terjadi secara terus menerus.
"Dahsyatnya lagi tindakan perbuatan melawan hukum ini dilakukannya dengan cara melakukan mark up harga yang merugikan negara dan menipu rakyat dengan cara menjual barang yang tidak sepatutnya," ungkap Asep Wahyuwijaya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2/2025).
Legislator NasDem dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) ini kembali menegaskan bahwa korupsi minyak mentah di Pertamina itu parah dan luar biasa.
Ketua DPP NasDem itu juga menyatakan bahwa seruan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yang mesti tegak di lingkungan Kementerian BUMN pun diluluhlantakan oleh salah satu BUMN terbesar dan katanya berkelas dunia.
"Saran saya, lakukan audit total dan pemeriksaan secara menyeluruh oleh pihak yang betul-betul independen dan berkredibilitas tinggi atas kondisi keuangan dan manajemennya. Jika perlu, periksa seluruh transaksi bisnis di Pertamina. Kejaksaan pun harus memeriksa seluruh pegawai Pertamina yang terlibat. Jangan hanya elitnya saja. Pasti ada pelakunya di lapangan juga," tukas Asep geram.
Dengan preseden korupsi yang dilakukannya, tambah Asep, mulai dari memark up harga pembelian, mengoplos BBM, mengangkut dan memasarkannya ke rakyat dengan melibatkan beberapa anak perusahaan inti di Pertamina, merupakan kejahatan yang sistemik dan terorganisir (organized crime).
"Jadi, saya kira pihak Kejaksaan mendapatkan momentum untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Efek jera yang maksimal harus diterapkan. Baru kemarin kita ribut karena soal efisiensi anggaran. Malah ternyata ada begundal-begundal yang menikmati kesenangan diatas penderitaan negara dan rakyatnya. Sangat keterlaluan," pungkas Asep. (H-3)
Tiga terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina dituntut 8 hingga 14 tahun penjara. Jaksa juga meminta denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp5 miliar.
TERDAKWA kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG), Hari Karyuliarto, menyatakan keberatan atas tuntutan jaksa yang dinilainya sangat berat.
Pengacara Muhamad Kerry Adrianto Riza menuding jaksa sengaja tidak memeriksa dan menghadirkan Irawan Prakoso dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Riva Siahaan, menyampaikan nota pembelaan dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta.
SURVEI Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2) menyebutkan sebanyak 87,3% masyarakat percaya Riza Chalid terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina.
Interpol resmi menerbitkan Red Notice untuk buronan kasus korupsi Pertamina, Riza Chalid. Polri telah mengantongi lokasi persembunyiannya di luar negeri.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved