Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mau mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan. Lembaga Antirasuah mempersilakan Presiden ke-5 RI itu hadir.
“Itu dipersilakan, itu hak mereka (jika Megawati mau datang ke KPK),” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/2).
Ibnu mengatakan semua orang tidak dilarang untuk menyambangi KPK.
“Itu adalah hak mereka,” ucap Ibnu.
Pada 12 Desember 2024, Megawati pernah mengatakan akan mendatangi KPK bila Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap.
Diketahui, Hasto telah ditahan KPK pada 20 Februari 2025 hingga 20 hari pertama dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik. Hasto sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait Harun Masiku dan perintangan penyidikan pada 24 Desember 2024. (P-4)
Menurut informasi dari Biro Humas KPK, serah terima jabatan (sertijab) tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.
Setelah pemilihan di internal Komisi III selesai, lima nama itu selanjutnya akan diajukan dalam rapat paripurna dan terakhir diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menilai pimpinan KPK periode 2024-2029 punya rekam jejak bermasalah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved