Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SKOR Indeks Persepsi Korupsi (IPK atau CPI) Indonesia meningkat menjadi 37 dan menduduki posisi ke 99. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersyukur dengan capaian itu.
“Ya terhadap skor CPI yang meningkat, terlepas mungkin ada beberapa anggapan ini tidak cukup signifikan ya, untuk kita berbangga diri. Saya pikir ini patut kita syukuri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (11/2).
KPK berharap peningkatan ini bisa terus dipertahankan. Semua pihak diharap menjaga capaian baik ini, ke depannya.
“Dan harapannya ke depan ini bisa menjadi momentum yang baik untuk semua indikator yang ada di CPI ini bisa ditingkatkan kembali,” ucap Tessa.
KPK juga meminta semua pihak menjaga program Presiden Prabowo Subianto agar tidak dikorupsi. Jika tindakan kotor itu tidak terjadi, bukan cuma IPK Indonesia yang meningkat, tapi juga kemajuan bangsa.
“Yang mana nanti pada akhirnya harapan kita bisa kembali meningkatkan indeks persepsi korupsi ini lebih besar lagi peningkatannya ke depan,” ujar Tessa.
Transparency International (TI) kembali merilis Corruption Perception Index atau IPK tahunan yang mengukur risiko korupsi sektor publik dan politik di suatu negara. Indeks dirilis dengan skala 0 (korupsi tertinggi) sampai 100 (korupsi terendah).
Berdasarkan IPK 2024 yang dirilis TI, Indonesia menempati urutan 99 dengan skor 37. Indonesia berada di urutan yang sama dengan Argentina, Ethiopia, Lesotho, dan Maroko.
Torehan tahun ini meningkat 3 skor dibanding tahun lalu. Tahun lalu, TII mencatat IPK Indonesia 2023 dengan skor 34 dan menempati urutan 115 dari 180 negara yang disurvei. (Can/I-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved