Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KONSOLIDASI nasional politisi senior menginisiasi berdirinya Partai Gema Bangsa. Mereka menegaskan menjunjung tinggi demokrasi, inklusivitas, dan persamaan, serta kesetaraan hak-hak politik sukses.
Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq dalam keterangannya, Minggu menegaskan bahwa Partai Gema Bangsa bukanlah partai korporasi, melainkan partai politik milik bersama. Anggota berdaulat atas masa depan partai politik dan alat perjuangan sebagai wujud perjuangan untuk kemandirian.
Aktivis politik yang menjadi deklarator Ormas NasDem sebelum berubah bentuk menjadi Partai Nasdem dan dirinya menjadi Sekjen ini menegaskan bahwa struktur Partai Gema Bangsa di wilayah dan daerah diberikan kewenangan dan otonomi penuh untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai penghargaan equality politik dan demokrasi milik kaum alit dan bukan elite.
"Point penting ini menjadi concern perjuangan Partai Gema Bangsa karena selama ini kepentingan daerah masih selalu dan terus dikooptasi oleh kepentingan pusat sehingga daerah tidak berdaya dan hanya menjadi objek dan komoditas politik elite pusat," tegas Ahmad Rofiq Rofiq yang juga pendiri Partai Perindo dan menjadi Sekjen.
Sedangkan tokoh politik senior Patrice Rio Capella menyampaikan bahwa Partai Gema Bangsa ialah wujud dari konsistensi prinsip politik, bahwa ke depan partai ini harus hadir di akar rumput setiap kecamatan dan desa-desa di seluruh Indonesia. "Kader Partai Gema Bangsa harus bisa melahirkankan bupati, gubernur, dan menteri," ucap Ketum Nasdem pertama (2011-2013). (Ant/Z-2)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved