Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, jika pemerintah ingin mengalokasikan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus melalui kajian terlebih dahulu. Perlu adanya pendapat ulama terkait hal tersebut.
“Kalau mau mengalokasikan dana zakat untuk program MBG, maka harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru,” kata Saleh, Kamis (16/1).
“Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?” imbuhnya.
Saleh menuturkan, salah satu hal yang harus dibahas adalah apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat atau tidak. Ia menambahkan, di antara siswa penerima pasti ada yang orangtuanya mampu dan ada yang beragama non-Muslim.
"Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu?” tanyanya.
"Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat,” ungkap Saleh.
Namun, Saleh menyebut pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. “Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.
"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu dermawan, gotong-royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).
Sultan melanjutkan, "Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya libatkan ke sana (program MBG)."(M-2)
Myscha, siswi SD di Manggarai Timur, NTT, kirim surat ke Presiden Prabowo. Ia curhat soal Makan Bergizi Gratis, takut keracunan, hingga kondisi sekolah rusak.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Nilai produksi sayuran nasional tembus Rp120 triliun. Pakar IPB dan Ewindo dorong penguatan sistem pangan melalui benih unggul dan teknologi perbenihan.
PTPP sukses menyelesaikan proyek SPPG di 15 provinsi dalam 37 hari. Proyek ini mendukung program Makan Bergizi Gratis untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas SDM.
Survei Poltracking Indonesia menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi motor kepuasan publik dan penggerak ekonomi petani di akar rumput.
Hashim Djojohadikusumo resmi ditunjuk sebagai Ketua Penasihat APPMBGI untuk memperkuat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved