Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbarui poster pencarian Harun Masiku. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.
“KPK tetap optimis bahwa saudara Harun Masiku akan ditemukan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, (28/12).
Menurutnya setelah penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, ruang gerak Harun Masiku yang berstatus sebagai buronan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW), bisa dipersempit.
Ia mengaku bahwa penyidik KPK tidak berhenti melakukan perburuan Harun. Namun, Tessa mengatakan KPK
mempersilakan Harun menyerahkan diri. Menurutnya apabila Harun Masiku malu untuk datang sendiri, ia boleh minta ditemani rekan atau keluarganya.
“Apakah itu baik ditemukan oleh penyidik, oleh masyarakat, atau yang bersangkutan datang sendiri di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kita tunggu saja nanti,” ujar Tessa.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Harun Masiku karena dianggap merintangi penyidikan. Harun diminta merusak ponsel dan memintanya kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK dilakukan.
Harun Masiku diduga melakukan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain Hasto, politikus PDI Perjuangan lain yang tersangkut kasus ini yakni Yasonna H.Laoly yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM yang sempat diperiksa soal keberadaan Harun Masiku. Yasonna dicekal ke luar negeri oleh KPK. (H-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved