Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto resmi melantik Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12). Ketua Dewas KPK Gusrizal menegaskan pihaknya ingin menjaga muruah KPK.
Dia membeberkaan bahwa dewas juga merupakan orang KPK. "Saya ingin menjaga marwah KPK. Sebetulnya Dewas ini kan insan KPK juga. Satu bagian tidak terpisah dengan pimpinan KPK, cuma bagian kami ada masalah tentang pengawasan kode etik terhadap pimpinan maupun insan KPK tersebut," ucap Gusrizal.
Untuk periode ke depan, dia mengaku akan berdiskusi terlebih dahulu dengan jajarannya agar sinkron dengan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. "Jangan sampai terjadi antara ketidakcocokan antara pimpinan KPK dengan Dewas," paparnya.
Maka dari itu, Gusrizal ingin Dewas dan pimpinan KPK bekerja sama dengan baik. Dia juga ingin melibatkan pimpinan KPK untuk ikut membantu mengawasi.
"Oleh sebab itulah kita kerja sama yang terbaik. Jika perlu kita ikut sertakan pimpinan KPK tersebut untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kode etik, bukannya tugas Dewas saja,” ujarnya.
“Jadi kita kerja sama dengan mereka, jangan sampai jadi pelanggaran terhadap kode etik tersebut," tandas Gusrizal. (J-2)
Terdapat 130 masalah aktual di tubuh Korps Bhayangkara. Reformasi Polri harus dimulai dari level pendidikan. Kapolri menegaskan sejumlah program perbaikan dijalankan.
Yonathan mengatakan praktik rasuah sudah terjadi di semua lembaga dari level atas sampai bawah. Mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved