Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINASI pemerintah melalui kementerian/lembaga yang menangani soal hak asasi manusia (HAM) dinilai berantakan. Kehadiran lembaga baru seperti Kementerian HAM, alih-alih membuat koordinasi jadi lebih baik, justru menjadi gimik semata.
Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menegaskan, jika Presiden Prabowo Subianto serius untuk membenahi masalah HAM, seharusnya antarlembaga melakukan koordinasi yang jelas, termasuk pengejawantahannya lewat implementasi dan agenda yang dilakukan.
"Dari awal kami melihat bahwa memang ini soal hak asasi manusia sampai terbentuknya kemudian Kementerian Hak Asasi Manusia, itu hanya window dressing saja," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (10/12).
Hal itu disampaikan Hussein menanggapi ketidakhadiran Menteri HAM Natalius Pigai dalam acara peringatan Hari HAM Internasional yang digelar Komnas HAM di Gedung Komnas HAM, tadi pagi. Acara tersebut mengusung tema '25 Tahun Undang-Undang HAM: Memperkuat Demokrasi dan HAM Menuju Indonesia Emas'.
Ia berpendapat, ketidakhadiran Pigai dalam acara Komnas HAM yang meskipun hanya seremonial itu menunjukkan tidak adanya koordinasi antarlembaga yang menangani HAM.
Dari informasi yang diperoleh, Kementerian HAM pimpinan Pigai juga menggelar acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 pada pukul 19.00 WIB di Taman Mini Indonesia Indah. Acara tersebut mengambil tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045'.
Karut-marut koordinasi seputar HAM lainnya juga ditunjukkan dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pekan lalu yang mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji percepatan eksekusi mati terhadap terpidana narkotika di Indonesia. Padahal, Prabowo sendiri belakangan memiliki rekam jejak baik untuk melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri dari jerat hukuman mati.
"Kok ini saling enggak sinkron, presidennya menolak hukuman mati, menterinya malah pengen eksekusi mati," pungkas Hussein. (M-3)
Andrie Yunus (KontraS) kirim surat ke Presiden Prabowo, tolak pengadilan militer kasus penyiraman air keras dan minta pembentukan TGPF segera.
Sembilan polisi di India dijatuhi hukuman mati setelah terbukti menyiksa ayah dan anak hingga tewas di dalam tahanan. Kasus ini membongkar sisi gelap brutalitas polisi.
PRAKTISI hukum Agus Widjajanto menekankan pentingnya mempertimbangkan kemungkinan adanya pola yang lebih besar, termasuk dalam bentuk information warfare atau perang informasi.
Kontras mendesak pembentukan TGPF untuk mengusut tuntas serangan sistematis terhadap Andrie Yunus dan membongkar aktor intelektual di balik teror ini.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk melaporkan dugaan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di Venezuela masih berlanjut di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez.
Tujuh anggota timnas putri Iran memutuskan menetap di Australia karena alasan keamanan, sementara pemain lainnya pulang di bawah bayang-bayang ancaman.
Menteri HAM Natalius Pigai siapkan regulasi kuat lindungi aktivis HAM dari kriminalisasi melalui revisi UU HAM untuk kepastian hukum advokasi.
Menteri HAM Natalius Pigai sebut sedang siapkan tim asesor lintas sektor untuk verifikasi status aktivis guna cegah penyalahgunaan perlindungan hukum.
15 warga sipil tewas dalam baku tembak di Kembru Papua. Menteri HAM Natalius Pigai ambil alih investigasi dan desak pelaku segera diungkap.
Pemerintah kawal pemulihan aktivis Andrie Yunus korban air keras. Perawatan intensif, operasi mata, dan biaya ditanggung penuh hingga rehabilitasi.
Kemenham soroti anomali hukum kasus air keras Andrie Yunus yang libatkan oknum BAIS TNI. Desak penggunaan peradilan umum untuk ungkap dalang intelektual.
KemenHAM desak penerapan mekanisme koneksitas dalam kasus penyiraman air keras Andrie Yunus oleh oknum BAIS TNI. Simak alasan pentingnya koordinasi TNI-Polri demi transparansi hukum
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved