Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan agar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dijadikan seperti mainan. Khususnya ketika OTT itu diungkap ke publik.
"OTT itu kan jangan dibuat seolah-olah jadi kayak mainan untuk mempublikasikan ke ruang publik," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).
Sahroni mengatakan OTT harus dilakukan sesuai dengan makna penegakan hukum. Dia mencontohkan ketika giat tersebut dilakukan tetapi belum ditemukan bukti kuat.
"Bukan daripada buatan dari perangkat, misalnya menangkap seseorang, duitnya enggak ada, tapi dengan penyelidikan duitnya disana misalnya," ujar Sahroni.
Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu juga merespons soal calon pimpinan (capim) KPK, Johanis Tanak, yang berencana menghapus OTT. Menurut Sahroni, pernyataan itu dilontarkan sebagai skenario ketika terpilih kembali menjabat pimpinan Lembaga Antirasuah.
"Dengan metode yang disampaikan mungkin sorak-sorak OTT ditiadakan. Tapi menurut saya itu bagian dari skenario dia pada saat mungkin menjadi pimpinan KPK," ucap Sahroni. (P-5)
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
OTT ini terjadi pada Kamis, 5 Februari 2026, malam. KPK menyita ratusan juta atas penangkapan ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali gelar OTT di Jakarta dan Kalimantan Selatan. Sejumlah pihak diamankan, kasus masih dalam pendalaman.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
KPK menggelar operasi tangkap tangan di Madiun dan menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun. Sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Kejaksaan Agung dilaporkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap empat orang, satu pejabat di Kejaksaan Negeri, dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta dan Setwan DPRD.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved