Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR Nasir Djamil memastikan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) dan calon Dewas Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan depan. Namun, dia belum mengungkap tanggal pastinya.
"Memang Komisi III sudah menjadwalkan pekan depan itu ada fit and proper calon pimpinan KPK dan Dewas KPK," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).
Nasir mengatakan saat ini pimpinan DPR belum memberikan surat presiden (surpres) capim dan cadewas KPK. Sementara, surat tersebut sudah diterima beberapa waktu lalu.
"Iya, makanya kan pimpinan harus Komisi III harus menerima surpres itu. Sehingga dari surpres itu lalu kita mengundang orang-orang yang ada dalam surpres itu ya, tapi hanya administrasi saja sifatnya," ucap Nasir.
DPR telah menerima surpres dari Presiden Prabowo Subianto, terkait capim dan cadewas KPK. Daftar capim dan cadewas dipastikan tak berubah, sesuai yang dikirim Jokowi.
"Enggak ada (perubahan). Jadi Pak Presiden Prabowo sudah membalas surat dari pimpinan DPR RI, tidak ada perubahan. Jadi sama dengan yang diajukan oleh presiden sebelumnya pak Joko Widodo," kata Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024. (P-5)
KUBU Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih mengupayakan adanya perintah penundaan pemeriksaan kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR, dan perintangan penyidikan.
Kelimanya terpilih melalui sistem voting pada rapat pleno pemilihan dan penetapan calon Dewas KPK periode 2024-2029.
Masing-masing 10 capim dan calon Dewas KPK menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)
Masyarakat dapat memberikan masukan dan pertanyaan terhadap 20 nama capim dan cadewas KPK melalui Sekretariat Komisi III DPR RI
Fit and proper test calon pimpinan (capim) maupun calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 akan dimulai Senin (18/11).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved