Prabowo Harus Bisa Melakukan Transformasi Sistem Hukum Menyeluruh

TRANSISI pemerintahan Indonesia dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto akan terjadi beberapa hari lagi. Pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, pengambilan sumpah oleh presiden baru akan dilaksanakan.

Ada sejumlah pesan yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, kepada pemerintahan baru utamanya di 100 hari kerja pertama.

Jimly mengatakan bahwa sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto harus bisa melakukan transformasi hukum secara menyeluruh dan menyesuaikan sistem kelembagaan kabinet lantaran sebagian besar kementerian yang dibentuk memiliki nomenklatur yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

Baca juga : Kader PDIP Disebut Masuk Kabinet Prabowo, Ini Respons Gerindra

“Yang harus diselesaikan Prabowo-Gibran dalam 100 hari, cukuplah urusan kepastian hukum mengenai transformasi kelembagaan kabinet dulu, yang mengalami banyak sekali perubahan dalam struktur jabatan di pemerintahan kabinet,” ujarnya kepada Media Indonesia melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Jum’at (18/10).

Jimly menilai bahwa transformasi kelembagaan pada susunan kabinet yang baru akan berdampak pada sistem kerja, meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses reformasi birokrasi. Jika hal ini berhasil dilakukan Prabowo, lanjut dia, efektivitas pelayanan umum akan berjalan dengan stabil.

“Tidak usah dulu muluk-muluk, karena dampak perubahan kelembagaan di tingkat kabinet saja sangat luar biasa akibatnya bagi efektivitas fungsi-fungsi birokrasi pelayanan umum,” kata mantan anggota DPD itu.

Baca juga : Jimly Asshiddiqie Bersyukur Parpol-Parpol Beri Ucapan Selamat ke Prabowo

Selain itu, Jimly juga menekankan pentingnya pemerintahan Prabowo ke depan untuk mentransformasi sistem hukum secara menyeluruh. Dalam urusan hukum dan politik, dia berharap Prabowo mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan kepercayaan publik dalam sistem keadilan Indonesia.

“Selanjutnya baru soal transformasi menyeluruh untuk tata ulang sistem politik dan sistem hukum serta dunia peradilan, berdasarkan hasil evaluasi total sistem kenegaraan pasca 25 tahun reformasi,” tandasnya. (J-2)