Pakar Tanggapi Reshuffle Prabowo, Soroti Efektivitas Kinerja Birokrasi ke Depan

RESHUFFLE kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki dampak langsung terhadap kinerja dan efektivitas birokrasi. Rotasi jabatan yang tidak hanya berupa pergantian, tetapi juga pergeseran posisi, dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas dan profesionalitas aparatur pemerintahan.

Dalam reshuffle terbaru, setidaknya terdapat enam pejabat yang mengalami pergeseran posisi. Beberapa di antaranya adalah M. Qodari yang dipindahkan ke jabatan lain, serta Hasan Nasbi yang kembali dipercaya mengisi posisi strategis.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Djohermansyah Djohan mengatakan dinamika reshuffle ini perlu dilihat secara hati-hati, terutama dari sisi kualitas sumber daya manusia dan konsistensi penempatan pejabat. Ia menilai pola reshuffle yang terjadi saat ini cenderung bersifat uji coba atau trial and error.

Baca juga : Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi The Straits Times, Begini Penjelasan Tim Media Presiden

“Ini seperti trial and error, uji coba terus. Digeser, dicoba lagi, kalau belum berhasil nanti dirotasi lagi,” ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (27/4).

Menurutnya, frekuensi rotasi yang berulang menunjukkan belum ditemukannya figur yang benar-benar tepat untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan. “Karena belum ada orang yang benar-benar mumpuni dan profesional sesuai bidang tugasnya, akhirnya terus dilakukan uji coba,” katanya.

Djohermansyah juga menyoroti bahwa kondisi tersebut dapat berdampak pada efektivitas birokrasi, terutama jika tidak didukung oleh kapasitas dan pengalaman yang memadai di sektor pemerintahan sipil.

Baca juga : Dudung Janji Pangkas Birokrasi

“Kalau bicara birokrasi yang adaptif dan profesional, yang mampu mengeksekusi kebijakan, itu sangat bergantung pada figur yang punya pengalaman birokrasi sipil,” jelasnya.

Ia menilai, beberapa pejabat yang diangkat belum sepenuhnya memiliki latar belakang yang relevan dengan kebutuhan birokrasi. “Ada yang latar belakangnya bukan dari birokrasi sipil, sehingga pengalaman dalam tata kelola pemerintahan juga terbatas,” ujarnya.

Selain itu, Djohermansyah menyoroti seringnya pergeseran jabatan, bahkan terhadap nama yang sama, yang dinilai dapat mengganggu stabilitas kerja birokrasi.

“Sudah beberapa kali digeser-geser, bahkan ada yang diberhentikan lalu dipanggil lagi. Diharapkan beberapa nama dari kalangan sipil seperti Jumhur bisa membawa perubahan,” pungkasnya. (Dev/P-3)