Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung mengumumkan hasil analisa dari klarifikasi penggunaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dikritik. Lembaga antirasuah dinilai sengaja menyandera putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan membiarkan isu tersebut menjadi bola panas.
“Setuju (Kaesang seakan disandera), KPK malah bermain-main dengan cara menunda-nunda pengumuman ini,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Selasa (1/10).
Boyamin menjelaskan penundaan pengumuman hasil analisis soal penggunaan jet pribadi yang terjadi saat ini riskan menjadi alat tukar untuk pejabat lembaga antirasuah. Sebab, kata dia, sejumlah pejabat KPK kini tengah berkontestasi dalam pemilihan calon pimpinan (capim).
Baca juga : KPK Terlalu Lama Umumkan Hasil Analisis Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang
“Karena apapun, bisa jadi mereka, atau pejabat KPK yang ingin jadi pimpinan KPK periode berikutnya kan, gitu. Jadi, bisa saja ini sebagai upaya tawar menawar bahkan kalau versi saya lho ya,” ujar Boyamin.
KPK didesak mengumumkan hasil analisa tersebut. Sebab, kata Boyamin, masyarakat membutuhkan kepastian atas isu yang sudah ramai tersebut.
“Karena itu justru saya minta KPK segera mengumumkan, terjadi gratifikasi berarti bayar denda, atau ya yang konsekuensiya yang lain kalau memang ada. Kalau tidak ya umumkan tidak saja, jadi, supaya ini segera dapat kepastian,” ucap Boyamin.
Baca juga : Kaesang Pangarep Janjikan Hadiah Jet Pribadi buat Kader PSI
Gugatan
Boyamin mengancam menggugat KPK jika tak kunjung memberikan pengumuman atas hasil analisis yang sudah diselesaikannya. Namun, saat ini MAKI masih mau menunggu.
“Tapi, ya apapun ini memang belum 30 hari, mari kita tunggu 30 hari ke depan, kalau tidak diumumkan ya saya gugat ke pengadilan saja. Karena berarti KPK melalaikan tugasnya,” ujar Boyamin.
Gugatan dinilai penting untuk menggebrak KPK agar mengumumkan hasil analisisnya. Itu, kata Boyamin, untuk menyegah adanya maksud tersendiri dalam klarifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang.
Baca juga : Pimpinan KPK Bantah Abaikan Analisis Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang
“Berarti kalau tidak diumumkan berarti ada agenda tersembunyi. Padahal sederhana saja mestinya ini tinggal maunya apa, karena biasanya KPK itu cepat mengumumkan, ini kok malah ditunda-tunda,” kata Boyamin.
Kaesang Pangarep akhirnya buka suara soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. Dia mengaku menumpang dengan temannya saat bepergian ke luar negeri dengan pesawat tersebut.
“Saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahas bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya,” kata Kaesang di Kantor KPK C1, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Kaesang enggan memerinci nama temannya itu. Dia menegaskan kehadirannya ke Kantor KPK bukan dikarenakan dipanggil. “Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri,” ucap Kaesang. (J-2)
KETUA Umum Kaesang Pangarep memimpin langsung konsolidasi besar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil).
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan.
POLITIKUS senior Rusdi Masse (RMS), resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kamis (29/1).
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memberikan target tinggi untuk Ketua PSI Sulawesi Selatan Muammar Gandi Rusdi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved