Puan Ingin DPR Menjadi Lembaga Legislasi Berkualitas

Anggota DPR Desak Kemendagri dan Kemenhub Evaluasi Regulasi Perlintasan Kereta Usai Kecelakaan Maut di Bekasi

Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.

Legislator Desak Evaluasi Sistem Keselamatan Kereta Usai Tabrakan KRL dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi

Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.

Kecelakaan Kereta Bekasi Timur, DPR: Harus Ada Pembenahan Sistem Transportasi

DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

KPK Dorong Revisi UU Parpol, DPR Singgung Kaderisasi dan Keuangan Partai

Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Kontroversi Usulan KPK: Ketua Umum Parpol Hanya 2 Periode, NasDem Angkat Bicara

Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

DPR Tekankan Pentingnya Percepat Implementasi Ketahanan Energi

penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.

Jalan Baru Legislasi di Indonesia

Judicial review di Indonesia sering disebut sebagai post facto yang berarti yang diuji MK bukanlah rancangan undang-undang

Rekor Gugatan di MK, Kualitas Legislasi DPR Dinilai Buruk dan Minim Partisipasi

Permasalahan dalam legislasi saat ini dinilai telah menyentuh level fundamental, baik dari sisi substansi (material) maupun prosedur pembentukan (formal).

Bongkar Pasang Prolegnas 2025 Cermin Buruknya Perencanaan Legislasi

Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.

Target Legislasi DPR Dinilai Terlalu Ambisius

Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.

Gugatan UU ke MK Melonjak, Menkum: Normal di Negara Demokrasi

Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati setiap putusan MK dan memandang perbedaan pendapat hukum sebagai hal yang normal dalam negara demokratis.

Wamenkum: KUHP Baru Landasan Modernisasi Hukum

Saat menerima delegasi Vietnam di Jakarta, kemarin, dia mengatakan digitalisasi merupakan fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum Indonesia.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia