Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut masih menimbang soal pembentukan organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik. Sebelumya, Anies memberi sinyal akan membentuk ormas dan partai usai gagal mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024.
"Yang pasti saat ini mas Anies masih menimbang soal aspirasi mengenai ormas maupun partai, semua masih dikaji sangat mendalam," kata juru bicara Anies, Usamah Abdul Azis dalam program Crosscheck Medcom.id.
Usamah mengatakan saat ini aspirasi untuk membentuk ormas dan partai semakin kuat. Bahkan, semakin banyak yang ingin bergabung. "Kita tunggu keputusan dari Mas Anies langsung," ujar dia.
Begitu pula terkait mendukung salah satu paslon, Anies disebut masih menimbang. Menurutnya, Anies tidak perlu terburu-buru menentukan sikap karena waktu masih panjang. Terpenting, dia membuka peluang Anies mendukung salah satu paslon.
"Sekali lagi dari sisi Mas Anies sendiri memang beliau belum memutuskan untuk mendukung siapapun, kita masih ada peluang untuk ke depan dan kita harus menghargai keputusan ini," pungkasnya. (Yon/P-2)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved