Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindak pihak-pihak yang terlibat melindungi buron Harun Masiku. Hal itu merespons mobil buronan lembaga antirasuah itu ditemukan di sebuah apartemen di Jakarta.
"KPK akan memastikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung terkait perkara tersebut akan diproses secara profesional dan prosedural," kata Jubir KPK Tessa Mahardika, dihubungi Minggu (15/9).
KPK berharap masyarakat tetap terus mendukung dan mengawal KPK tidak hanya dalam perkara tersebut, namun juga dalam perkara-perkara lain yang ditangani KPK.
Baca juga : Wahyu Setiawan Diperiksa Terkait Kasus Harun Masiku
Dihubungi terpisah, Direktur Penyidik KPK Asep Guntur mengatakan sampai hari ini penyidikan dan upaya menegakan hukum bagi pihak-pihak yang diduga melindungi atau menyembunyikan Harun Masiku yang sudah buron sejak 2020. "Sedang berproses," kata Asep.
Sebelumnya, KPK menemukan mobil buronan Harun Masiku terparkir di salah satu apartemen di Jakarta. Kendaraan milikitu sudah terparkir selama dua tahun sejak ditemukan pada Juni 2024.
“Di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait HM (Harun Masiku),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Hotel Kian Mas, Bogor, Jumat (13/9). (P-5)
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved