Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto harus menolak figur menteri tanpa kompetensi demi mewujudkan zaken kabinet atau profesional.
"Kalau Prabowo memang ingin membentuk zaken kabinet, harus berani menolak calon yang diusulkan setiap partai bila tidak ahli dan profesional di bidangnya," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).
Jamiluddin menekankan banyak partai politik yang telah bekontribusi memenangkannya di Pilpres 2024 sehingga harus tegas ketika menerima usulan sosok calon menteri.
Baca juga : Mundurnya Mahfud dan Momentum Delegitimasi Jokowi
"Setiap partai pendukung tentu akan meminta jatah menteri atau wakil menteri," jelasnya.
Ia menambahkan, zaken kabinet dapat terwujud dengan keikhlasan dari ketum partai untuk tidak egois mengusulkan dirinya sendiri sebagai menteri. Pasalnya, tidak semua ketum partai kompeten dalam menduduki kursi menteri.
"Setiap ketum diharapkan benar-benar memilih kadernya yang memenuhi kriteria zaken kabinet. Dengan begitu, setiap ketua umum sudah membantu Prabowo untuk membentuk zaken kabinet," tandasnya.
Prabowo belum menetapkan nama-nama menteri di kabinetnya mendatang. Salah satu alasannya karena Prabowo sedang mendalami betul orang-orang yang akan membantunya di lima tahun ke depan.
Prabowo ingin kabinetnya diisi oleh orang yang ahli bisa dari orang partai politik dan profesional. (Bob/P-3)
PENGAMAT politik Ray Rangkuti mengingatkan para menteri agar kembali pada khittah sebagai pelayan rakyat dan tidak menjadikan jabatan sebagai batu loncatan ambisi politik pribadi.
Secara fungsi, keterlibatan aktif Teddy dalam membangun koordinasi adalah langkah yang sah dalam mendukung kerja-kerja eksekutif.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved