Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI besar yang terdiri dari banyak partai politik dinilai mengecilkan peran oposisi dalam sebuah negara demokratis. Direktur Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Nurliah Nurdin, mengingatkan bahaya kartel partai dalam koalisi besar pemerintahan.
"Semakin lemah posisi oposisi, maka koalisi ini semakin kuat, maka semua peraturan-peraturan perundang-undanganan berjalan ditetapkan tanpa diskusi-diskusi, tok, jadi," katanya dalam diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) bertajuk Pembangunan Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Emas 2024 dalam Perspektif Administrasi Publik yang digelar Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta, Selasa (10/9).
Menurut Nurliah, koalisi besar sengaja diciptakan untuk menjaga stabilitas sumber-sumber daya hanya dikelola segelintir orang. Sumber daya yang dimaksud itu juga merujuk pada posisi jabatan publik.
Baca juga : Partai Hanura Beri Sinyal Berubah Sikap Politik
Untuk membongkarnya, diperlukan penguatan pada internal partai politik. Nurliah berharap, partai dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel dalam mengambil kebijakan. Fenomena politik uang yang dilakukan kandidat harus dipahami lebih dalam.
"Selama ini kita tidak pay attention dengan keuangan partai politik. Dana kampanye dilaporkan Rp10 miliar, tapi kalau dilihat-lihat di lapangan itu sampai triliunan," terangnya.
Di samping transparansi partai politik, Nurliah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan kader partai dalam memahami administrasi publik, pemeritnahan, dan tata kelola yang baik sehingga tindakan para kader tidak melenceng. Selain itu, ia juga menekankan penguatan publik dan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja partai politik. (P-5)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
DUKUNGAN kepada pasangan Ahmad Lutfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024 terus mengalir.
Saan membantah tak adanya menteri dari kader NasDem diartikan sebagai oposisi atau di luar kabinet.
Puan Maharani menyebut tidak menutup kemungkinan partainya selaku pemenang Pemilu 2024 akan merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto.
Surya Paloh menyadari Partai NasDem bukan partai yang memenangkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
POLITIKUS Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa tidak ada politik pecah belah atau devide et impera yang dilakukan oleh pendukung Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved