Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GERBANG Pancasila Gedung DPR jebol didobrak oleh massa aksi yang menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada, Kamis (22/8). Gerbang tersebut terletak di belakang Gedung DPR di Jalan Gelora Lapangan Tembak Senayan.
Pantaun Medcom.id, gerbang tersebut jebol. Sementara massa aksi masih berada di belakang gerbang.
Sejumlah massa aksi terus menyuarakan aspirasinya mengenai RUU Pilkada. Mereka ingin bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Baca juga : Putusan MK Dijalankan Jika RUU Pilkada Deadlock
"Polisi kalau ngggak mau ribet panggil aja Sufmi Dasco. Panggil Sufmi Dasco panggil Sufmi Dasco," seru sejumlah massa aksi, Kamis (22/8).
Sementara itu, di depan massa aksi ada sejumlah anggota Polda Metro Jaya yang telah membentuk barisan. Barisan pertama terdapat puluhan anggota Dit Sabhara Polda Metro Jaya yang telah menggunakan baju anti huru hara.
Tepat dibelakang pasukan itu ada dua kendaraan water canon dan satu kendaraan baracuda. Kemudian ada pasukan Brimob. Selain itu, sejumlah anggota TNI Kodam Jaya tampak diasiagakan. (P-5)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya penyampaian aspirasi dan pendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia.
71 guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kisruh menjelang pilkada yang ditandai dengan tidak selarasnya DPR dengan MK.
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio menegaskan pemerintah tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perppu.
DPR RI periode 2019-2024 tidak lama lagi akan mengakhiri masa tugasnya yaitu pada tanggal 30 September 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved