Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SIAPA saja peserta yang lulus dalam seleksi pimpinan Komisi Anti Korupsi (KPK) harus sudah selesai dengan dirinya. Artinya pimpinan KPK harus memiliki ketegasan dan komitmen anti korupsi di atas rerata dibandingkan pimpinan di intitusi lain.
"Saya berharap sekali pansel ini dapat dapat memilih calon-calon pimpinan dan dewas KPK yang berintegritas dan telah selesai degan hidupnya. Artinya dia sudah tidak repot lagi dengan harta," ujar anggota Komisi III DPR RI Santoso, Rabu (24/7).
Dia menuturkan untuk mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas sesuai keinginan publik dan UU, semua ada di tangan panitia seleksi (pansel). Maka pansel sudah seharusnya berani dan memiliki taji dalam menyeleksi termasuk membuat terobosan dalam menyeleksi.
Baca juga : Pansel Harus Tumbuhkan Optimistis Publik terhadap KPK
"Pimpinan KPK ini harus khusus artinya seleksinya tidak boleh sembarangan dan harus betul-betul ketat. Maka seleksi ini harus ada terobosan baru yang bisa mengunci calon pimpinan KPK agar tidak korupsi atau terlibat masalah tercela lainnya"
Dia mencontohkan perilaku korupsi tidak berdiri sendiri. Pelaku bisa dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Lingkungan keluarga contohnya juga menjadi unsur terpenting dalam memberikan pengaruh buruk atau sebaliknya.
"Makanya pola baru seleksi para calon yang lulus juga dipanggil semua keluarganya untuk membuat pakta integritas. Jadi jangan calonnya saja tapi juga dikunci dari keluarganya. Jadi jangan sampai lagi seperti pimpinan KPK sekarang," cetusnya.
Baca juga : Pansel Belum Dibentuk, Seleksi Pimpinan KPK Tetap Dilakukan
Cara tersebut diyakini politisi Partai Demokrat ini memberikan pengaruh besar terhadap upaya meminimalisir peluang koruptif khususnya terhadap calon pimpinan KPK.
"Ini bukan lagi harus bertaji tapi betul-betul selektif," tukasnya.
Sebelumnya pansel calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) memaparkan sebanyak 318 peserta yang lolos dalam seleksi administrasi. Sebanyak delapan internal lembaga antirasuah dinyatakan lolos tahapan tersebut. (Z-6)
BEBERAPA bulan ke depan, masa jabatan hakim konstitusi Anwar Usman akan berakhir.
Ketua Pansel Melani Budianta menyampaikan selama hampir 7 bulan pansel bekerja secara seksama dan berhati-hati, mulai dari seleksi Tahap I hingga IV.
Pansel calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 telah memberikan masing-masing 10 nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Jokowi nantinya akan menyerahkan nama-nama itu kepada DPR untuk mengikuti fit and proper test. Penguji mereka merupakan legislator periode baru.
Sejak awal seluruh peserta sudah diklasifikasikan, bahkan dengan pengodean nomor peserta, maka pada proses akhir seleksi status tersebut tidak bisa dirubah
Salah satu peserta calon anggota Kompolnas berinisial DSB terdaftar dari unsur Pakar Kepolisian (PK), namun saat lolos dalam tahap 12 besar statusnya berubah mewakili Tokoh Masyarakat (TM).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved