Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku masih belum mengetahui lokasi buronan Harun Masiku. Mantan caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu disebut ada di Jakarta.
“Ya Jakarta kan luas bos, (lebih dari) 10 juta warga Jakarta, ngumpetnya di mana? Gitu kan,” kata Alex di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Alex mengatakan pihaknya masih menyaring informasi soal pelarian Harun. Masyarakat yang memiliki diharap mengadu untuk ditindaklanjuti kepada penyidik.
Baca juga : Pengacara Kader PDIP: Harun Masiku Ada di Jakarta dan Berkaitan dengan Hasto
“Kalau kawan-kawan ada yang tahu ya beritahukan, nanti kita jemput bersama,” ujar Alex.
KPK menegaskan pencarian Harun masih dilakukan hingga saat ini. Buronan itu dipastikan akan dibawa ke proses persidangan untuk mempertanggungjawabkan dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.
“Cepat atau lambat pasti akan ketemu juga,” ucap Alex.
Baca juga : Ketua Sementara KPK Minta Penyidik Abaikan Permintaan Megawati Terkait Kasus Harun Masiku
Sebelumnya, buronan Harun Masiku disebut ada di Jakarta. Pernyataan itu dicetuskan oleh anggota tim pengacara Kader PDIP, Donni Tri Istiqomah, Army Mulyanto berdasarkan keterangan Penyidik Rossa Purbo Bekti.
“Pak Rossa menyampaikan bahwa dia sudah tahu keberadaan Harun Masiku, masih ada di Jakarta, bahkan mengait-ngaitkan sama Pak Sekjen, Pak Hasto (Kristiyanto) yang kemudian ini menarik juga untuk dibahas sama Donni pada saat ditanyakan,” kata Army di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.
Menurut Army, Rossa menyetuskan hal tersebut saat menggeledah rumah Donni pada Rabu, 3 Juli 2024. Penyidik kasus suap buronan antarwaktu (PAW) anggota DPR itu disebut menawarkan kerja sama dengan Donni.
“Intinya lebih melobi bagaimana kemudian Pak Donni ini yakin untuk bisa bekerja sama, belasan kali disampaikan,” ujar Army.
Army juga menyebut Rossa sempat mengingatkan Donni soal nasib anak-anaknya kalau tidak mau bekerja sama. Dalam penggeledahan itu, empat ponsel disita penyidik. (Z-7)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) dan menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi.
BPS mencatat penurunan IPAK dan menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. KPK menilai solusi jangka pendek yakni perlunya presiden menyatakan Indonesia darurat korupsi
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan tersangka dalam pengembangan dugaan suap dalam kegiatan pokok pikiran (pokir) dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut transaksi judi online di lingkungan kantornya menyentuh ratusan juta. Sebanyak 17 orang teridentifikasi bermain
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dianggap mendiskreditkan Kepolisian dan Kejaksaan menyusul pernyataannya yang menyebut masih ada ego sektoral di di lembaga penegak hukum
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved