Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada ancaman dari pelaku yang melakukan serangan siber ke pusat data nasional (PDN) sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) beberapa waktu lalu.
"Belum ada ancaman terkait dengan itu. Jadi cuma sejumlah data di encrypted jadi kita tidak bisa masuk ke sana," ucap Nezar saat ditemui di Kantor Kemkominfo pada Senin (24/6).
Namun sayangnya, Nezar belum menjelaskan lebih lanjut berapa jumlah data yang berhasil dienkripsi pelaku atas serangan siber yang dilakukan tersebut.
Baca juga : Pemerintah Pulihkan Layanan Pusat Data Nasional yang Terganggu
"(Jumlahnya) lagi dipelajari. Ini kita lagi melakukan koordinasi yang intensif, BSSN, Telkom sama Kominfo dan juga beberapa instansi lain yang terdampak. Kita bikin skalanya perbandingan mana yang harus diprioritaskan untuk migrasi data-data nya," ungkap dia.
Ia pun belum bisa memastikan kapan layanan-layanan publik yang terdampak dari serangan tersebut bisa kembali pulih sepenuhnya.
"Secepatnya, beberapa kan udah ada yang kita bisa pulihkan seperti imigrasi, layanan-layanan pokoknya kita pulihkan, yang lain kita terus bekerja. Kita lagi bekerja untuk mengatasi terutama layanan publik bisa berjalan seperti sedia kala, mohon dukungan dan doanya semua. Karena yang diserang ini adalah kepentingan nasional kita," pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Aptika Kemkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan bahwa saat ini Kemkominfo masih melakukan investigasi digital forensik sebagai tindak lanjut dari serangan siber ini.
"Kita juga berkoordinasi dengan berbagai organisasi, baik dalam atau luar negeri, mengenai serangan ransomware ini. Saat ini masih belum bisa ditemukan, belum bisa dijabarkan lebih detail lagi," tandas Samuel. (Z-8)
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Pemerintah juga ingin agar banyak global talent masuk ke Indonesia, berkarya dan memberikan manfaat kepada Indonesia.
Layanan pembuatan paspor dan keimigrasian lainnya akan tetap beroperasi pada saat akhir pekan (weekend)
Pembahasan Rancangan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disusun untuk memenuhi kebutuhan regulasi imigrasi di masa mendatang.
KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencekal 21 tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved