Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly enggan berkomentar banyak terkait kasus Harun Masiku. Dia mengaku tidak mengetahui perkembangan kasus tersebut.
"Saya tidak tahu," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).
Jawaban yang sama disampaikan Yasonna ketika ditanya apakah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memantau pergerakan Harun. Dia kembali menyatakan ketidaktahuannya.
Baca juga : Pemanggilan Kedua Hasto Tunggu Perkambangan Penyidikan Harun Masiku
"Saya tidak tahu," katanya.
Yasonna juga menolak menanggapi pertanyaan mengenai hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia langsung masuk mobil dan meninggalkan wartawan.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membuka kemungkinan Harun akan ditangkap dalam waktu satu minggu.
Baca juga : KPK Tolak Beberkan Isi Ponsel Staf Hasto yang Disita Penyidik
Namun, Alexander kemudian mengklarifikasi pernyataannya. Menurutnya, pernyataan yang benar adalah dengan kata 'semoga'.
"Saya bilang 'semoga'. Semoga (tertangkap)," kata Alex di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.
Alex menjelaskan pernyataan di DPR sebelumnya adalah harapan agar buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) tersebut segera ditangkap. Hingga kini, penyidik masih mencari Harun.
"Itu tugas penyidik untuk mencari. Sebagai pimpinan, saya berharap dalam satu minggu atau secepatnya bisa ditangkap," ujar Alex. (Z-10)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved