Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Medan Bobby Nasution tak membeberkan secara lugas soal kriteria calon wakil gubernur (cawagub) pendampingnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024. Kriteria itu diklaim dibahas bersama partai politik (parpol) pendukung.
"Untuk kriterianya tentunya tadi sudah dibahas. Baik tadi saya dengan Golkar dengan beberapa partai sudah dibahas kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi ataupun masuk kriteria," ujar Bobby di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024.
Sementara, terkait pengumuman sosok cawagub pendampingnya belum diungkap. Hal ini masih dalam pembahasan serius di internal parpol koalisi.
"Untuk waktunya tentunya ini akan seperti Pak Airlangga sampaikan tadi ini akan diputuskan melalui partai koalisi. Jadi waktunya pasti nanti saya ikut juga sebenarnya," ujar Bobby.
Partai Golkar resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan ke Bobby untuk maju sebagai cagub di Pilgub Sumut 2024. Surat rekomendasi dukungan itu sebatas untuk bakal cagub. (Z-7)
Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved