Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya dalam pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (13/6) lalu. Di hari yang sama, Kusnadi justru membuat laporan soal penyitaan barang di Bareskrim Polri. Aduan itu disebut sebagai bentuk pencarian perlindungan.
“Justru trauma itu minta perlindungan, walaupun ke sana ngelapor itu sekaligus meminta perlindungan,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indoensia (TPDI) Petrus Salestinus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).
Kusnadi sebelumnya meminta pemeriksaan terhadap dirinya ditunda pada Kamis (13/6) lalu dengan dalih trauma dibentak penyidik saat ponselnya disita.. Dia seharusnya menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, yang menjerat Harun Masiku.
Baca juga : Akan Hadir Pemeriksaan, Staf Hasto Minta KPK Ganti Penyidik Kasus Harun
Di hari yang sama, Kusnadi melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Bareskrim Polri atas penyitaan barang miliknya. Namun laporan itu ditolak dengan alasan Polri menunggu hasil penetapan sidang prapradilan.
Petrus mengeklaim tindakan kliennya melaporkan penyidik KPK ke Bareskrim Polri dan Komnas HAM merupakan hak untuk meminta perlindungan.
“Jadi, ke mana-mana itu bukan tindakan main hakim sendiri. Komnas HAM, Bareskrim itu kan lembaga penegak hukum, bahkan termasuk di KPK itu kewajiban KPK itu memberikan perlindungan kepada saksi itu wajib hukumnya menurut Undang-Undang KPK,” ujar Petrus. (Can/P-5)
MANTAN Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi, yang sempat dilaporkan hilang, muncul di Mapolsek Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Senin sore, 9 Juni 2025.
Budi menilai pencarian Kusnadi penting dilakukan. Agar, lanjutnya, kasus suap dana hibah bisa segera dituntaskan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait kabar hilangnya mantan Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi.
Kubu Kusnadi telah menyerahkan berkas resmi soal pengajuan pencabutan gugatan ke hakim. Majelis Tunggal Samuel Ginting menerima permintaan tersebut.
Praperadilan ini sempat ditunda tiga pekan, berdasarkan permintaan dari KPK. Saat itu, Lembaga Antirasuah berdalih butuh menyiapkan sejumlah materi untuk menghadapi persidangan.
Penundaan itu didasari oleh permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan hakim disayangkan oleh kubu Kusnadi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved