PBNU Tegaskan Tak Mengandalkan Pihak Ke-3 dalam Pengelolaan Tambang

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa mereka tidak akan mengandalkan pihak ketiga dalam mengatur tambang yang telah diberikan izin oleh pemerintah. Sebaliknya, PBNU akan memanfaatkan anggotanya yang memiliki kualifikasi yang memadai.

"Jika ada anggota NU yang telah terampil, maka kita akan melibatkannya, bukan orang-orang yang kurang kompeten. Kita tidak akan memberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang tidak memiliki keahlian," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dalam acara 'Halaqoh Ulama: Pendekatan Terhadap Fatwa MUI Mengenai Ijtima Ulama Tentang Salam Lintas Agama' di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Juni 2024.

Yahya menegaskan bahwa PBNU memiliki kemampuan untuk mengelola tambang tersebut, dan mereka akan membuktikan kualitas anggotanya saat mulai mengelola tambang secara resmi.

Baca juga : PBNU Tergiur Kelola Tambang, Ketum Sebut untuk Kesejahteraan Anggota

"Jika masih ragu, tunggu saja sampai kita mulai beroperasi. Kita akan menunjukkan bahwa kita adalah profesional dalam bidang ini," jelasnya.

Selain itu, Yahya telah menyusun mekanisme untuk pengelolaan hasil tambang sehingga dapat dinikmati oleh anggota NU. Salah satu langkahnya adalah dengan mendirikan koperasi.

"Langkah ini akan memastikan bahwa hasil tambang tidak akan dimonopoli oleh segelintir orang. Jika masih ragu, kita tunggu saja dan lihat hasilnya," tandasnya.

PBNU telah diberikan izin untuk mengelola tambang batu bara, yang segera akan dikeluarkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil menyatakan bahwa PBNU dapat mencari kontraktor untuk mengelola tambang tersebut, seperti yang biasanya dilakukan oleh perusahaan tambang lainnya.

"Tugas kita adalah mengelola tambang ini secara profesional dengan menemukan mitra yang berkualitas," tegas Bahlil.