Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpeluang mengusung Anies Baswedan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Langkah ini dilakukan untuk membendung dominasi keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta.
"PDIP berpeluang menanggalkan ideologinya dalam Pilkada 2024 demi membendung dominasi politik keluarga Jokowi," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga melalui keterangan tertulis, Senin (10/6).
Namun, lanjut dia, langkah politik tersebut menunggu kepastian putra Jokowi, Kaesang Pangarep, maju di Pilgub Jakarta. Kaesang juga dikabarkan maju di kontestasi politik Jakarta.
Baca juga : Kaesang ke PSI Sinyal Keretakan Jokowi dan PDIP
"Jadi, peluang PDIP dan Anies akan bersatu dalam Pilgub Jakarta 2024 akan semakin besar bila Kaesang maju di Jakarta," ujar Jamiluddin.
Sikap politik PDIP ini dinilai merespons putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perubahan usia bagi gubernur dan wakil gubernur yang diyakini memberikan karpet merah untuk Kaesang. Terlebih, Kaesang sudah mengeluarkan pernyataan untuk memilih berduet dengan Anies.
"Sinyal dari Kaesang itu tampaknya menjadi peringatan dini bagi PDIP akan adanya ancaman pada Pilkada Jakarta 2024. PDIP khawatir bila Anies mau berpasangan dengan Kaesang, maka peluang mereka untuk menang di Jakarta semakin kecil," kata Jamiluddin.
Baca juga : PDIP Sindir Jokowi Soal Peluang Kaesang Maju Pilgub DKI
Jamiluddin mengatakan PDIP juga bakal berupaya melawan dominasi politik keluarga Jokowi di Pilgub Sumatra Utara (Sumut) 2024. Menantu Jokowi, Bobby Nasution, telah dipastikan menjadi kontestan.
"Hal yang relatif sama juga akan dilakukan PDIP di Sumatra Utara. PDIP akan berupaya mencari cagub yang berpeluang mengalahkan menantu Jokowi, Bobby," ucap Jamiluddin.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkap keterkaitan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Hal ini disampaikan saat Puan dikonfirmasi ihwal Anies diperhitungkan PDIP.
"Menarik juga Pak Anies," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6). (P-5)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved