Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati turut memberikan komentar soal ramainya narasi pewajaran adanya praktik politik dinasti karena Indonesia masih kental akan Asian values (nilai Asia) di masyarakat.
Khoirunnisa menyebut narasi itu tidak dapat dibenarkan. Dia berpendapat narasi itu sangat berbahaya dan dapat merusak demokrasi yang dulu pernah mati-matian diperjuangkan di masa reformasi. Menurut Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa, hal itu menunjukkan adanya kemunduran dari kesadaran masyarakat soal pentingnya penegakan demokrasi.
“Politik dinasti itu menjadi masalah karena membuat proses rekrutmen politik kita bermasalah. Karena dengan kita menormalisasi politik dinasti, kita mendorong yang demokratis dan terbuka jadi tidak berjalan,” kata Ninis kepada Media Indonesia usai diskusi tentang ‘Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024’ di Jakarta Pusat, Jumat (7/6)
Baca juga : Perludem: Kredibilitas MK Kembali Dipertanyakan Pasca Putusan Sengketa Pilpres
Ninis mengingatkan apabila politik dinasti dilanggengkan, maka kader partai politik yang selama ini berproses mulai dari bawah, mengikuti proses rekrutmen sesuai prosedur dan mekanisme yang jelas, akan kalah dengan mereka yang memiliki hubungan kerabat atau keluarga.
Privilege atau kesempatan istimewa yang dimiliki kader yang punya hubungan kerabat dengan elite tentu mematikan karier politik orang lain yang selama ini berproses dengan baik.
“Situasi yang lain, parpol kita kan hari ini juga belum berjalan dengan baik. Proses rekrutmen tidak terbuka. Parpol itu kan situasinya ketika proses rekrutmen, mana yang punya modal banyak, yang punya kedekatan dengan elite, diutamakan,” ucap Ninis.
“Jadi tidak sehat. Tidak fair dengan kader yang sudah berpolitik dari bawah, membesarkan partai, bersaing dengan mereka yang punya privilege. Itu jadi susah. Itu bahayanya politik dinasti. Tapi herannya ini kok jadi sesuatu yang dinormalkan,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Diskusi media yang membahas perkembangan terbaru pembahasan RUU Pemilu di DPR di Jakarta.
Sejak akhir tahun lalu masyarakat sipil telah menyusun naskah usulan kodifikasi UU Pemilu sebagai referensi bagi DPR dan pemerintah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
LBH Padang menilai pelaporan pidana terhadap akademikus Feri Amsari sebagai menyempitnya ruang kebebasan sipil dan akademik di Indonesia.
Pemuda diajak untuk aktif menjalankan peran sebagai penjaga persatuan melalui penguatan program kebangsaan di tengah dinamika isu pemakzulan Presiden yang berkembang di ruang publik.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.
Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan untuk menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional kepada aparat penegak hukum.
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan sikap antidemokrasi dan ketidakmauan menerima kritik.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved