Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REKTOR Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih meyakini para rektor di perguruan tinggi negeri (PTN) akan sejalan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim perihal pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) 2024. Eks ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2022–2023 itu menyampaikan, khususnya pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH), UKT ditetapkan dengan SK Rektor. Karena itu, pembatalannya pun mesti dengan SK Rektor.
"Saya kira para rektor akan melaksanakan apa-apa yang menjadi kebijakan mas menteri (Nadiem). Tentu dengan membuat SK Rektor tentang UKT yang baru yang bisa saja sama dengan UKT tahun-tahun sebelumnya," ujar Nasih kepada Media Indonesia, Senin (27/5).
Menurutnya, secara prinsip tidak ada masalah dengan UKT tahun-tahun sebelumnya. Termasuk jika Permendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2024 yang menjadi dasar dan pertimbangan UKT baru itu dicabut.
Baca juga : BEM Unsoed Kawal Pembatalan UKT sampai Ada Aturan Resmi, tak Sekadar Pernyataan
"Di Unair insya Allah tidak ada masalah (dengan pembatalan kenaikan UKT) dan siap 100%," tegas Nasih.
Seperti diberitakan, Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan keputusan pembatalan kenaikan UKT setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5). Hal itu untuk menindaklanjuti masukan masyarakat terkait implementasi UKT tahun ajaran 2024/2025 dan sejumlah koordinasi dengan perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk PTN berbadan hukum (PTN-BH).
"Kemendikbud Ristek pada akhir pekan lalu telah berkoordinasi kembali dengan para pemimpin perguruan tinggi guna membahas pembatalan kenaikan UKT dan Alhamdulillah semua lancar. Dalam waktu dekat Kemendikbud Ristek akan merevaluasi ajuan UKT dari seluruh PTN," kata Nadiem. (Ifa/Z-7)
Nadiem Anwar Makarim mengatakan keragaman suku, ras, dan golongan agama serta kepercayaan yang hidup di Indonesia adalah fakta yang telah diakui dan pahami bersama
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan bakal mengecek dugaan biaya program makan bergizi gratis yang diambil dari dana pendidikan APBN.
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan dengan tegas agar Nadiem Anwar Makarim tidak kebablasan dan ugal-ugalan memimpin dan mengelola Kemendikbud Ristek
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dinilai lepas tangan atas polemik kenaikan UKT yang terjadi.
Kwarnas Pramuka masih menunggu surat balasan dari Presiden dan Mendikbud-Ristek yang tidak lagi mewajibkan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler.
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 sehingga Pramuka bukan lagi ekskul wajib. Surat terbuka protes dari Kwarnas belum juga direspons
Leadership Talks sangat penting bagi pimpinan PT untuk mengatasi tantangan dan permasalahan kompleks di era saat ini.
Peserta Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun ini mencapai 785 ribu berasal dari lulusan SMA, SMK, dan MA 2022, 2023, dan 2024. Peserta yang dinyatakan lulus mencapai 231.104 orang.
Kemendikbud Ristek tengah mempersiapkan perubahan menjadi PTN-BH untuk Universitas Trisakti. Salah satu tujuan pemerintah yakni untuk mengambil seluruh aset milik yayasan.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan perlu adanya alternatif pendanaan untuk BOPTN agar kebijakan tentang standar satuan biaya tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan publik.
POLEMIK kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang ramai belakangan dinilai akibat salah kelola pendidikan tinggi negeri. Sistem pendidikan di Indonesia dikelola dengan mekanisme pasar.
STANDAR Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPTN) merupakan penentu besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sebab itu, Komisi X DPR RI berkomitmen akan mengawasi kerja
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved