Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meluruskan pernyataan Ganjar Pranowo perihal sikapnya yang tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Hasto, maksud Ganjar adalah tidak akan menjadi salah satu menteri di pemerintahan ke depan.
"Yang dimaksudkan Pak Ganjar beliau tidak akan menjadi salah satu menteri dalam jajaran pemerintahan ke depan. Tentu saja sikap itu kita hormati dan PDIP sangat konsisten di dalam membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat," kata Hasto dalam acara halalbihalal keluarga besar Barikade 98 di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
Sementara itu, saat ini PDIP belum menyatakan sikap apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikap partai akan disampaikan secara resmi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, 24-26 Mei mendatang.
Baca juga : PDIP dan PKS Punya DNA Kuat sebagai Oposisi
"PDIP apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan itu akan dibahas di dalam rapat kerja nasional, tapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu adalah kewenangan dari ketua umum PDIP," ucap Hasto.
Sebelumnya, Ganjar mendeklarasikan sikapnya untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam sambutannya pada acara halalbihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
"Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," kata Ganjar. (Z-11)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved