Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JELANG pendaftaran pilkada di setiap provinsi dan kabupaten/kota sudah mulai diramaikan kontestasi pendaftaran calon-calon yang akan ikut berkompetisi.
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, menerangkan pembentukan koalisi paslon di setiap Pilkada akan sangat ditentukan beberapa faktor.
Yang pertama, seberapa kuat petahana kepala daerah akan ikut kompetisi pilkada. Apabila petahana dirasakan punya potensi elektabilitas yang tinggi untuk memenangkan pilkada, maka bisa dipastikan para penantangnya tidak akan banyak, bahkan mungkin tidak ada alias calon tunggal.
Baca juga : Besok, NasDem Ikut Lawatan PKB ke DPP PKS
“Kedua, cairnya pembentukan koalisi pencalonan pilkada yang tidak sebangun dengan koalisi Pilpres 2024,” ungkap Adit, Minggu (5/5).
Artinya, kata Adit, koalisi yang terbentuk dalam pencapresan tidak akan sama atau bahkan tidak relevan dengan kondisi setiap daerah. Hal itu lantaran kekuatan legislatif dari hasil Pileg 2024 lalu tidak sebangun dengan hasil yang ada di pusat.
Maka, setiap parpol mungkin sudah menginstruksikan setiap wilayahnya untuk terbuka dalam membangun koalisi dengan siapapun.
Baca juga : Cak Imin Jadi Cawapres, Demokrat Meradang dan Tuding Anies Berkhianat
Yang ketiga, Adit menyebut pengaruh sosok lokal baik secara sosial, ekonomi, politik atau budaya akan membentuk konstruksi pencalonan yang ada.
“Sehingga pengaruh tokoh agama, adat, atau pebisnis yang kuat akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para elite politik nasional dan lokal dalam memutuskan siapa yang dapat didukung dalam koalisi tersebut,” terangnya.
Ia mencontohkan di pulau Jawa, kemungkinan petahana yang kuat adalah Khofifah untuk Provinsi Jawa Timur.
Baca juga : Pengamat Nilai Duet Anies dan Ganjar Skenario Blunder
Adit menilai ada kemungkinan sebagian besar parpol akan merapat untuk menyatukan dukungan kepada Khofifah.
Sementara, provinsi lainnya seperti Banten, Jakarta, Jabar dan Jateng, akan lebih kompetitif karena tidak ada petahana yang kuat dan dominan berdasarkan situasi politik hari ini.
“Kecuali, Ridwan Kamil (Jabar) dan Anies Baswedan (Jakarta) akan memutuskan ikut kompetisi pilkada nanti. Sehingga, peluang partisipasi dari para peserta akan terbuka luas,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Pilkada Kota Semarang 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan ketat dengan beberapa kandidat yang sudah dikenal oleh calon pemilih.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Anies memastikan bakal memilih pasangan yang memperkuat koalisi. Figur yang dipilih juga dipastikan menjaring dukungan kuat masyarakat.
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved