Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai PDI Perjuangan memiliki rekam jejak yang baik sebagai partai politik oposisi atau berada di luar pemerintahan. Hal itu disampaikannya menanggapi konstelasi politik pasca-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud Md maupun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Putusan MK yang dibacakan pada Senin (22/4) sekaligus menjadi penegas bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Ujang, kecenderungan PDIP menjadi oposisi selama pemerintahan Prabowo nanti dimungkinkan oleh keinginan kader pada arus bawah.
Ia pun mengingatkan peran PDIP sebagai oposisi saat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Bagi Ujang, saat itu PDIP memainkan peran yang baik.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud MD Resmi Bentuk Tim Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
"Kalau PDIP jadi oposisi jadi lebih gesit, lebih lincah, dalam tanda kutip lebih galak. Kita lihat ketika Orde Baru, lalu ketika masa pemerintahan SBY selama dua periode, PDIP bagus," kata Ujang kepada Media Indonesia, Selasa (23/4).
Bahkan, Ujang menilai PDIP mampu memetik hasil baik setelah 10 tahun menjadi oposisi, baik dalam pemerintahan maupun DPR, saat zaman SBY. Pasalnya, pada Pemilu 2014 PDIP mampu meraih kesuksesan dan keluar sebagai pemenang. Selain itu, calon presiden yang dijagokan PDIP, yakni Joko Widodo, memenangi kontestasi Pilpres 2014 maupun 2019.
Kekinian, hubungan PDIP dan Jokowi dinilai renggang karena Jokowi lebih condong mendukung Prabowo-Gibran. Terlebih, Gibran merupakan putra sulung Jokowi. Sementara itu, pada Pilpres 2024 PDIP mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Ujang mengatakan, indikasi PDIP menjadi oposisi saat Prabowo berkuasa cukup kuat. Namun, kans PDIP untuk berada di luar pemerintahan atau bergabung ke koalisi pendukung Prabowo dinilainya masih 50:50, apalagi Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum bertemu.
"Saya melihat (PDIP) menjadi oposisi atau tidak keputusannya ada di tangan Megawati, tapi kecenderungannya terbesarnya menjadi oposisi," tandas Ujang. (Z-6)
Pengadilan di Moskow memerintahkan penangkapan in absentia terhadap Yulia Navalnaya, istri dari politisi oposisi Alexey Navalny, dengan tuduhan berpartisipasi dalam organisasi ekstremis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang setelah kepergian pemimpin oposisi Benny Gantz dan sekutunya Gadi Eisenkot.
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Tim Hukum PDI Perjuangan menunjukkan berkas undangan pemeriksaan datang ke Polda Metro Jaya, Selasa (4/6).
RELAWAN Pro Jokowi (Projo) meminta PDIP memberikan sikap tegas sebagai oposisi. Projo memandang partai besutan Megawati Soekarnoputri itu masih menjadi oposisi setengah hati.
Sikap PDIP dirasa harus jelas agar mereka tidak kehilangan basis suara terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PDIP belum dengan tegas menyatakan posisinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan karena masih memperhatikan kepentingan dalam Pilkada 2024.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved