Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai PDI Perjuangan memiliki rekam jejak yang baik sebagai partai politik oposisi atau berada di luar pemerintahan. Hal itu disampaikannya menanggapi konstelasi politik pasca-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud Md maupun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Putusan MK yang dibacakan pada Senin (22/4) sekaligus menjadi penegas bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Ujang, kecenderungan PDIP menjadi oposisi selama pemerintahan Prabowo nanti dimungkinkan oleh keinginan kader pada arus bawah.
Ia pun mengingatkan peran PDIP sebagai oposisi saat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Bagi Ujang, saat itu PDIP memainkan peran yang baik.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud MD Resmi Bentuk Tim Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
"Kalau PDIP jadi oposisi jadi lebih gesit, lebih lincah, dalam tanda kutip lebih galak. Kita lihat ketika Orde Baru, lalu ketika masa pemerintahan SBY selama dua periode, PDIP bagus," kata Ujang kepada Media Indonesia, Selasa (23/4).
Bahkan, Ujang menilai PDIP mampu memetik hasil baik setelah 10 tahun menjadi oposisi, baik dalam pemerintahan maupun DPR, saat zaman SBY. Pasalnya, pada Pemilu 2014 PDIP mampu meraih kesuksesan dan keluar sebagai pemenang. Selain itu, calon presiden yang dijagokan PDIP, yakni Joko Widodo, memenangi kontestasi Pilpres 2014 maupun 2019.
Kekinian, hubungan PDIP dan Jokowi dinilai renggang karena Jokowi lebih condong mendukung Prabowo-Gibran. Terlebih, Gibran merupakan putra sulung Jokowi. Sementara itu, pada Pilpres 2024 PDIP mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Ujang mengatakan, indikasi PDIP menjadi oposisi saat Prabowo berkuasa cukup kuat. Namun, kans PDIP untuk berada di luar pemerintahan atau bergabung ke koalisi pendukung Prabowo dinilainya masih 50:50, apalagi Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum bertemu.
"Saya melihat (PDIP) menjadi oposisi atau tidak keputusannya ada di tangan Megawati, tapi kecenderungannya terbesarnya menjadi oposisi," tandas Ujang. (Z-6)
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved