Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menegaskan partainya siap menjadi koalisi ataupun opisisi pada pemerintahan mendatang. Ia menyebut pihaknya sudah memiliki pengalaman di dalam dua situasi berbeda tersebut.
Basarah mengatakan ketangguhan PDIP di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji. Ia mencontohkan ketika masa Orde Baru, banyak menerima intimidasi politik, tetapi mampu bertahan dan menjadi pemenang pada Pilpres dan Pemilu 1999.
"Kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi dari pemerintahan. Kemudian masuk lagi selama 10 tahun," jelasnya.
Baca juga : PDIP: Koalisi atau Oposisi, Semua demi Kepentingan Rakyat
Basarah mengungkapkan sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan secara resmi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei mendatang.
Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposan.
"Semua memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan pemegang hak prerogatif kongres. Di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan kepada Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Kendati demikian, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDI Perjuangan ke depan.
"Jadi apa pun keputusan Ibu Mega kelak, seluruh kader PDI Perjuangan akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional," tandasnya. (Ant/Z-11)
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved