Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SITUASI politik tanah air yang kian memanas di tengah sengketa Pilpres yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak menutup kemungkinan bagi sejumlah parpol untuk bermanuver. Setidaknya di kubu 03, ada PPP yang diprediksi bakal berpisah dengan PDIP seusai Putusan MK nanti.
"Saya kira ya ada potensi (PPP) untuk gabung. Sandiaga Uno sudah lama menginginkannya," ujar pengamat politik Prof Lili Romli kepada Media Indonesia, Jumat (19/4).
Penilaian tersebut juga didasari adanya ajakan dari kubu 02, yakni Golkar dan PAN agar PPP mau berganbung dengan pemerintahan yang baru. Apalagi Sandiaga Uno memang punya kedekatan dengan Prabowo dan PPP sendiri belum punya pengalaman yang cukup untuk menjadi oposisi seperti PDIP atau pun PKS.
Baca juga : Upaya Prabowo Subianto Meniadakan Oposisi akan Ditolak Megawati Soekarnoputri
"Baru-baru ini dengan pernyataan Plt Ketua PPP, Mardiono, seperti memberi sinyal untuk gabung. Ia hadir acara halal bihalal di partai Koalisi Indonesia Maju," imbuhnya.
Berbeda dengan PPP, Lili mengatakan PDIP justru dinilai akan tetap konsisten menjadi oposisi di pemerintah yang baru.
Hal itu bisa dipahami PDIP sulit diajak bergabung karena beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, paslon 03 dan PDIP mengajukan gugatan ke MK karena ada dugaan kecurangan dalam proses hasil pemilu.
Baca juga : Petinggi PPP Silang Pendapat soal Koalisi dan Oposisi, Pengamat :Strategi Daya Tawar
"Bahkan Megawati menjadi amicus curiae. Menjadi ironis bila PDIP kemudian bergabung, apa nanti kata orang lain. Menolak tapi mau juga bergabung," ucapnya.
Kedua, kekecewaan PDIP dan Megawati terhadap Jokowi dan Gibran yang semula kader PDIP, tapi mendukung dan bagian dari lawan politik. Kekecewaan itu mungkin bisa sangat menyakitkan, sehingga menyebabkan PDIP berat untuk bergabung.
Ketiga, sikap politik Megawati yang tegak lurus dan tidak pragmatis. "Kalah dalam pilpres tidak harus kemudian bergabung untuk mencari kekuasaan. Kalah ya kalah dan siap untuk menjadi oposisi. Dan PDIP sudah pengalaman menjadi oposisi , yang lalu mendapat simpati dari publik," sebutnya.
Keempat, sebagian kader juga sepertinya menginginkan PDIP menjadi oposisi. Publik juga mendukung PDIP menjadi oposisi untuk tetap menjaga kewarasan demokrasi. Untuk menjaga legislatif yang kuat dalam melakukan pengawasan. (Van/Z-7)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
BANGSA Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya Bapak Hamzah Haz seorang pemimpin muslim yang salih, santun, istikamah (konsisten), dan teguh dalam pendirian.
DPP PPP telah merekomendasikan pasangan Ahmad Ali (AA) dan Abdul Karim Aljufri (AKA) sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya tokoh PPP Hamzah Haz, pada Rabu (24/7) ini. Almarhum meninggalkan banyak warisan bagi partai.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi (Awiek) menilai sosok Wakil Presiden Ke-9 Republik Indonesia Hamzah Haz sebagai politisi yang teduh.
Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz meninggal dunia hari ini Rabu, 24 Juli 2024, pukul 09.30 WIB. Hamzah Haz meninggal karena faktor usia.
PPP memastikan akan memberikan bantuan hukum untuk ketua DPRD Rembang Supadi yang ditahan Pemerintah Arab Saudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved