Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan mundur dari rencana untuk menggulirkan hak angket DPR. Menurutnya, langkah politik anggota DPR itu bisa dijadikan cara mengungkap kecurangan pemilu 2024.
"Opsi-opsi untuk melakukan proses hukum, termasuk proses politik yang ada di DPR juga di daerah-daerah itu akan dilakukan oleh PDI Perjuangan bersama dengan partai pengusung Ganjar-Mahfud ini dalam rangka menjaga suara rakyat tersebut," kata Hasto di Jakarta, Senin (1/4).
Bahkan, Hasto mengeklaim, opsi mengusulkan hak angket juga akan disampaikan oleh Fraksi PDIP di DPRD provinsi. Sebab, menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power bisa saja terjadi dan dilakukan para penjabat (Pj) kepala daerah.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
"Jadi berbagai bentuk abuse of power itu bisa terjadi secara bertingkat dan ini menjadi hak seluruh anggota legislatif untuk dapat menggunakan hak tersebut," ujar Hasto.
Kendati demikian, Hasto tidak menjawab kapan hak angket bisa digulirkan. Sejumlah fraksi partai politik juga belum menunjukkan sikapnya terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu.
Pendapat berbeda sebelumnya disampaikan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis (28/3). Menurut dia, tidak instruksi kepada fraksi PDIP di DPR terkait pengajuan hak angket.
Puan juga menyebutkan, belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR hingga saat ini. (Mal/Z-7)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved