Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT Politik Citra Institute, Efriza menuturkan kunci ketenangan dalam pemerintahan nantinya ialah dengan memperoleh dukungan tambahan dari partai di luar pemerintah.
Menurut Efriza, suara besar dari masyarakat tidak berkorelasi memberikan ketenangan dalam pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya.
Maka, kata Efriza, kunci untuk ketenangan dalam pemerintahan adalah memperoleh dukungan tambahan dari partai di luar pemerintah, seperti PKB, Partai NasDem. Bila diperlukan, kata Efriza, mengajak PDI Perjuangan meski sulit.
Baca juga : Koalisi Indonesia Maju: Cawapres akan Ditentukan Prabowo
“Tetapi lagi-lagi politik pascapemilu berbicara mengenal political support, sedangkan Gerindra tidak bisa diharapkan sebagai pendukung pemerintahan Pak Prabowo karena partai ini berada di urutan ketiga dan hanya sebesar 13,22 persen semata,” ungkap Efriza kepada Media Indonesia, Kamis (28/3).
“Menjadi fakta miris partainya pemerintah tetapi tidak akan dapat menjadi penjamin keamanan dari pemerintahan,” ungkapnya.
Ia mencontohkan keadaan Gerindra saat ini mirip seperti Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode pertamanya tahun 2004 lalu. Demokrat saat itu hanya mendapatkan 7,45% semata sehingga pemerintahan SBY banyak menghadapi interpelasi dan hak angket di Senayan.
Intinya, agar tak mendapat banyak tekanan di parlemen, pemerintah di masa mendatang perlu memperoleh dukungan tambahan dari partai di luar pemerintah, seperti PKB, Partai NasDem, maupun PDIP. (Z-3)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Dua dari tiga ibu (61%) memiliki kurang dari satu jam sehari untuk kebutuhan dasar mereka.
Agresi Israel yang telah meluluhlantakkan Jalur Gaza mengganggu ekonomi dunia.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi dukungan dari Pemprov Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Loncatan politik negeri kepulauan di Samudera Pasifik itu lebih bertujuan untuk meminta bantuan Indonesia.
Kemitraan ini diharapkan dapat semakin memberikan dorongan bagi seluruh atlet bulutangkis Indonesia dalam meraih prestasi yang bersinar dan berkilau bagi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved