Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan partainya tetap maju menggulirkan hak angket terkait kecurangan pemilu. Namun, saat ini fraksi PDIP di DPR RI masih menunggu perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kita sudah yakin, tinggal menunggu perintah ketua umum," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
Masinton mengaku pihaknya sudah yakin dengan draf naskah akademik hak angket. Namun, draf itu masih memerlukan kajian.
Baca juga : Koalisi Perubahan akan Inisiasi Hak Angket, Ini Tanggapan PDIP
"Kita sedang kaji, kita memanggil puluhan profesor untuk mengkaji itu. Politisi-politisi senior kita panggil, kita minta diskusikan soal ini. Seluruh kelompok elemen-elemen kita undang mendiskusikan hal itu," ucap Masinton.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan PDIP tak ingin setengah-setengah dalam menggarap hak angket. Momen untuk menggulirkan hak angket tengah dipelajari.
"Ya kita sedang mempelajari. Gini gini gini saya diminta kalau maju jangan setengah2. Kenapa? Enggak boleh dalam posisi lemah. Kenapa? Kalau kita sudah putuskan A, A dengan seluruh argumentasinya dan seluruh gagasan, ide, pemikiran dan sebagainya," ucap Masinton.
Baca juga : Tanggapi Perbedaan Sikap Soal Hak Angket, PDIP: Belum Ada Sikap Resmi dari Kami
Masinton mengeklaim komunikasi antarparpol terkait hak angket di DPR kecurangan Pemilu 2024 berjalan mulus. Namun, komunikasi tersebut tidak disebutkan sudah sejauh mana.
"Komunikasi lintas partai terbangun bagus lah," katanya.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan komunikasi juga mendiskusikan soal penjelasan naskah akademik hak angket yang diklaim sudah disusun PDIP. Selain itu, pelanggaran undang-undang juga masuk jadi pembahasan.
"Sehingga nanti kita mensinkronisasi data-data ya juga perundang-undangan yang akan kita dalami dalam proses hak angket nanti," ucap Masinton. (Z-7)
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur dan meminta pembenahan sistem keamanan perkeretaapian nasional.
Simak daftar ketua umum partai politik dengan masa jabatan terlama di Indonesia serta analisis urgensi usulan pembatasan masa jabatan ketum parpol.
Dari total sertifikat HAKI yang dibagikan kepada pelaku usaha dan inovator se-Bali, 36 sertifikat di antaranya berhasil diborong oleh perwakilan dari Klungkung.
Hasto Kristiyanto membeberkan suasana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka yang berlangsung sangat cair.
PERTEMUAN antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hari ini (20/3) dinilai membantah spekulasi keretakan hubungan keduanya yang sempat beredar di publik.
Pertemuan yang membahas persatuan dan semangat kebangsaan itu bertujuan untuk mempererat silaturahim menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved