Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu menyampaikan ada ‘lurah’ atau kepala koordinator pungutan liar (pungli) dan pemerasan di rutan KPK. Lurah jadi-jadian itu memeras uang ke tahanan mulai dari Rp300 ribu sampai Rp20 juta.
Besaran pemerasan itu tergantung dengan fasilitas yang diberikan kepada tahanan KPK. Pelayanan yang didapatkan berupa peminjaman handphone, power bank serta layanan untuk mendapatkan bocoran informasi apabila terjadi sidak dadakan.
Pungli dan pemerasan yang dilakukan oleh lurah jadi-jadian atau koordinator pungli dan kawan-kawannya itu dilakukan sejak tahun 2019. Koordinator pungli itu melakukan pemerasan kepada setiap tahanan yang baru masuk sel.
Baca juga : Tahanan KPK Dimintai Rp300 Ribu sampai Rp20 Juta
“Di sana mereka meminjamkan HP, powebank. Itu bagian dari tawaran oknum tersebut dengan tahanan, khususnya tahanan baru masuk. Artinya, kami dari petugas di KPK pengelola khusus tahanan, secara kontinu kami melakukan sidak. Tetapi kemudian oleh oknum ini sidaknya dibocorkan. Bukan sama sekali tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak KPK, biro umum yang jadi tanggung jawabnya selalu melaksanakan sidak. Tetapi ketika sidak dilaksanakan dibocorkan. Sehingga HP dan lainnya yang tidak diperbolehkan, mereka sembunyikan,” jelas Asep kepada awak media di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/3).
Asep juga mengatakan para tahanan yang terlambat memberikan setoran kepada lurah mendapatkan tekanan. Mulai dari perlakuan yang tidak nyaman, pintu sel dikunci dari luar sehingga tahanan tidak bisa bergerak bebas, waktu olahraga dikurangi, hingga dihukum dengan bersih-bersih lingkungan tahanan secara terus-menerus.
“Ada tekanan kalau setorannya tidak lancar. Tekanan itu sengaja dilakukan supaya setoran mereka lancar,” ungkap Asep. (Dis/Z-7)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Benyamin juga memastikan tidak akan ada pengurangan tenaga PPPK.
Dasar penyidikan tersebut adalah bukti kepemilikan sertifikat lahan yang sah milik warga.
Semua warga Solo wajib menjaga kondusivitas wilayah dan menciptakan rasa nyaman, dari tangan tangan perusak atau pihak yang tidak bertanggungjawab.
Rumah Anak SIGAP Bandarharjo merupakan hasil inisiasi kerja sama antara Tanoto Foundation dan Pemerintah Kota Semarang.
Sosialisasi ini berkolaborasi dengan Polsek, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kelurahan dan Puskesmas serta diikuti RT/RW.
PEMERINTAH Kota Cilegon menggelar Kompetisi Camat dan Lurah Terbaik Tahun 2024 di Aula Setda II Kota Cilegon, Rabu (19/06).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved