Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukung hak angket terus bertambah. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan saat ini ada sepuluh anggota Fraksi PKB yang menyatakan dukungan untuk menggulirkan hak angket.
"Minimal 7 sampai 10 anggota fraksi dari PKB sudah siap,” ungkap Luluk melalui keterangan tertulis, Rabu (13/3).
Ia optimistis jumlah tersebut masih akan terus bertambah. Dia meyakini hak angket bisa bergulir jika parpol dari koalisi pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md solid memperjuangkan.
Baca juga : Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: Kecurangan Pemilu yang Terstruktur Modal Utama Penguatan Hak Angket
"Dari kami di PKB sudah siap saja dari sisi dukungan anggota. Tinggal bagaimana dengan fraksi lain," tandas Luluk.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin menilai hak angket DPR menjadi forum terbaik untuk menguak dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang menjadi perhatian masyarakat. Internal PKB, kata dia, solid mendukung bergulirnya hak angket untuk menjawab dugaan berbagai kecurangan tahapan pemilu.
"Residu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif harus di-clear-kan. Forumnya apa yang terbaik, ya lewat DPR salah satunya terbaik itu melalui hak angket. Supaya publik tidak disusupi narasi yang menyesatkan terhadap berbagai dugaan kecurangan pemilu," kata Yanuar saat dihubungi, Minggu (3/3).
Yanuar menegaskan, pemerintah maupun partai politik (parpol) yang menolak wacana hak angket tidak perlu takut terhadap usulan publik untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu melalui forum resmi DPR itu. (Z-11)
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Pembentukan Pansus Hak Angket mengacu pada hasil Timwas Haji DPR di Mekkah, Arab Saudi. Tujuannya, mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS Wisnu Wijaya Adi Putra menyetujui usulan hak angket pengawasan haji.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved