Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengakui sengaja menutup fitur tabulasi diagram kue pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) karena ada masalah di sistem tersebut. Sirekap tidak bisa membaca atau mengonversi hasil penghitungan suara yang tertuang dalam formulir C.Hasil plano di tempat pemungutan suara ke data digital. Akhirnya, itu membuat penghitungan tabulasi diagram pie tidak akurat.
"Sekarang begini, kalau itu diteruskan juga jadi spekulasi. Nanti kita dipikir macam-macam. Sekarang semua dokumen diunggah. Kami lagi fokus ke sana," ujar anggota KPU RI August Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (9/3).
Kendati tabulasi diagram dihilangkan, KPU mengklaim tetap transparan karena menampilkan foto C.Hasil plano yang diunggah oleh petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) maupun formulir D.Hasil yang memuat hasil rekapitulasi manual berjenjang.
Baca juga : Banyak Anomali Hitung Suara, KPU Disebut tidak Profesional
"Bagaimana KPU tidak transparan? Formulir D.Hasilnya ada semua, C.Hasil ada, terus gimana? Itu otentiknya," kata Mellaz.
Ia pun menepis adanya anggapan bahwa tabulasi Sirekap ditutup berbarengan dengan dugaan penggelembungan suara yang diperoleh partai politik tertentu. Menurutnya, kesalahan pada Sirekap sempat terjadi beberapa hari setelah suara masuk ke KPU pasca hari pemungutan suara. KPU pun menghentikan Sirekap untuk sementara.
"Kita juga minta semua peserta pemilu, baik pasangan calon maupun partai politik, termasuk publik, untuk memerhatikan proses rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan. Karena itulah yang kemudian jadi basis (rekapitulasi) pemilu," tandasnya. (Z-11)
Bawaslu ingatkan KPU soal penggunaan Sirekap untuk Pilkada
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal memutakhirkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan untuk Pilkada Serentak 2024.
perbaikan yang bakal dilakukan pihaknya adalah pembacaan angka pada formulir C Hasil menjadi data pada tabel di aplikasi Sirekap
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung soal Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) saat sidang sengketa pemilihan legislatif atau Pileg 2024, Rabu (8/5).
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved