Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, hilangnya tampilan data statistik Sirekap di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), justru melahirkan polemik baru terkait penghitungan suara pemilu 2024.
Perludem menilai adanya Sirekap seharusnya merupakan bagian dari asas transparansi informasi dan partisipasi pengawasan publik.
"Kita lihat argumennya dimunculkan oleh KPU dengan menutup grafik itu agar kemudian meminimalisir perdebatan publik terhadap salah pembacaan. Justru kalau ditutup itu memunculkan perdebatan baru spekulasi baru terhadap KPU," ujar peneliti Perludem Heroik M. Pratama, kepada Metro TV, Jumat 8 Maret 2023.
Baca juga : Pakar Telematika Pertanyaan Anggaran Besar untuk Sirekap Jika Hanya Tampilkan C Hasil
Heroik lebih lanjut mengatakan, langkah lain yang dapat dilakukan masyarakat adalah memantau satu persatu form C Hasil di setiap TPS, untuk mengawal rekapitulasi suara.
Perludem berpandangan, hal tersebut mustahil dilakukan, mengingat tingkat kompleksitasnya.
"Kalau grafiknya hilang, berarti publik jika ingin tahu caleg yang dia pilih, pasangan calon yang dia pilih, itu ya dia harus menjumlah satu-satu pada TPS dan itu sangat tidak mungkin sekali oleh publik," kata Heroik.
Perludem pun menilai meski Sirekap kerap bermasalah, sistem rekapitulasi digital dari Pemilu maupun Pilkada sebelumnya tidak pernah dihilangkan. Komisioner-komisioner KPU periode sebelumnya mampu mengoreksi dan tetap menampilkan data yang ada.
(Z-9)
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Namun, rekapitulasi suara di Sirekap KPU Kabupaten Tasikmalaya tinggal beberapa TPS hasil hampir 100 persen terpublish.
Hal itu menjadi indikasi bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara belum rampung.
EMPAT dari 37 Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 sampai sejauh ini belum memublikasikan hasil pemilihan gubernur-wakil gubernur
Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada (SIREKAP) serta rekap manual juga menjadi sorotan legislator.
Sirekap KPU (Sistem Informasi Rekapitulasi) adalah platform digital yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merekapitulasi hasil pemilu secara elektronik.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved