Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEBIJAKAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus visualisasi pie chart pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dapat diakses publik lewat laman https://pemilu2024.kpu.go.id dicurigai sejumlah pihak. Terlebih, penghapusan itu di tengah pemberitaan melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Dengan momentum partai politik tertentu yang disorot banyak pihak karena perbedaan mencolok dari hasil quick count yang di bawah angka 4%, kecurigaan muncul bahwa Sirekap rawan dimanipulasi," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).
Mita, sapaan akrabnya, meminta KPU tetap memublikasikan pie chart pada Sirekap yang dapat diakses publik sambil menguatkan hasil rekapitulasi manual berjenjang yang menjadi pijakan penentu hasil Pemilu 2024. Di sisi lain, ia mengajak masyarakat luas untuk terus memantau dan mengawasi proses rekapitulasi suara berjenjang manual.
Baca juga : KPU Jelaskan Alasan Diagram Perolehan Suara Lenyap dari Sirekap
Rekapitulasi itu didasarkan pada formulir C.Hasil penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini, tahapan rekapitulasi sudah beranjak ke tingkat kabupaten/kota dan sebagian provinsi. "Namun, ini juga akan menjadi masalah jika saat proses rekapitulasi di TPS ada penghitungan suara ulang dan yang pengubahannya dilakukan di Sirekap, bukan di formulir hasil penghitungan di TPS," tandasnya.
Terpisah, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan, meski publikasi C.Hasil plano lewat Sirekap menjadi hal krusial, publik juga perlu mengetahui visualisasi versi pie chart. Sebab, pie chart membantu masyarakat mengetahui hasil pemilu dengan lebih mudah.
"Pie chart tidak perlu ditiadakan agar terlihat persentase perolehan suaranya berapa. Agak anomali kalau tiba-tiba pie chart dihilangkan hanya karena dasar ingin mengedepankan C.Hasil," kata Neni.
Sejak permasalahan Sirekap menyeruak, ia menyebut seharusnya KPU langsung melakukan pembenahan secara serius. Meski hanya sebagai alat bantu publikasi suara, akses publik terhadap Sirekap tetap krusial untuk menjaga transparansi penghitungan suara.
Bagi Neni, menghilangkan fitur pie chart tidak menyelesaikan masalah sengkarut pada Sirekap. "Malah justru menambah permasalahan baru," pungkasnya. (Z-2)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menyebut usianya belum cukup untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2024.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut Golkar masih ragu untuk mengusung Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Gerindra pertimbangkan Kaesang maju wakil gubernur Jateng
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui, Kaesang cukup dominan di Jawa Tengah.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mendukung Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai calon Wali Kota Bekasi pada pilkada serentak 2024.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, baru-baru ini mengunjungi NasDem Tower di Jakarta Pusat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved