Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JURU bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Prabowo-Mahfud MD, Chico Hakim menduga ada alasan politis di balik laporan dugaan gratifikasi yang menyeret mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Utama Bank Jawa Tengah (Jateng) periode 2014-2023 Supriyatno.
Laporan itu dibuat oleh Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Chico mengatakan ada pihak yang tidak suka dengan kubu Ganjar yang terus menyuarakan bahwa Pemilu 2024 diwarnai kecurangan.
"Kami melihat (laporan) ini suatu gerakan politik, bukan murni yang ingin menegakkan keadilan," ujar Chico ketika dihubungi, Selasa (5/3).
Baca juga : Mahfud Janjikan Kinerja Penyelesaian Korupsi yang Cepat
Chico menambahkan bahwa pemilu 2024 belum berakhir, namun menurutnya disinyalir banyaknya pelanggaran dalam pemilu, dalam kampanye. Oleh karena itu, tim Ganjar-Mahfud selalu menyuarakan kecurangan-kecurangan tersebut.
"Dugaan kami ada ketidaksukaan dari berbagai pihak kemudian mendorong untuk melakukan gerakan politik dengan melaporkan Bank Jawa Tengah (Jateng) yang mempunyai suatu konektivitas dengan Pak Ganjar. Ini sesuatu hal yang kami lihat dipaksakan," imbuhnya.
Chico juga mempertanyakan tugas dan fungsi IPW selaku pelapor. Menurutnya IPW terdapat sejumlah fungsi Indonesia Police Watch, yaitu
Baca juga : KPK Bakal Panggil IPW Soal Laporan Ganjar Terima Gratifikasi Rp100 M
mengawasi/memantau/mengontrol pelaksanaan kebijakan Polri, memberikan penilaian, bantuan advokasi, dan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak pelaksanaan kebijakan Polri, memengaruhi dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan Polri,
mendorong Polri untuk menegakkan supremasi hukum secara murni dan konsekuen berlandaskan kepentingan negara dan
Menjembatani suara rakyat kepada Polri sebagaimana yang tercantum dalam laman resmi IPW.
Baca juga : Relawan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Bersatu Lawan Kecurangan Pilpres 2024
"Kami tidak melihat ada fungsi melaporkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Polri ke KPK," cetusnya.
Ia berpendapat laporan itu bagian dari ketidaksukaan pihak tertentu terhadap hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 saat ini tengah diwacanakan akan diusulkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ganjar merupakan capres yang pertama kali mengusulkan agar DPR membuat hak angket. Menurut Chico ada dugaan kuat bahwa laporan terhadap Ganjar dan Dirut Bank Jateng ke KPK, dilatarbelakangi motif politik.
"Ini terlihat sangat kebetulan ketika Pak Ganjar orang pertama yang melontarkan untuk menggulirkan hak angket kemudian terjadi laporan seperti ini," tukasnya. (Z-8).
=
Biden menyerahkan tiket pencalonan presiden dari Partai Demokrat kepada wakil presidennya, Kamala Harris.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
EORANG ahli bedah jantung yang juga mantan Menteri Kesehatan Iran Masoud Pezeshkian berhasil memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved