Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengusulkan pemnbentukan Fraksi Threshold di DPR untuk mengakomodir partai yang tidak mendapat ambang batas parlemen empat persen.
Grace menjelaskan, pihaknya menyambut baik atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ambang batas parlemen. MK memutuskan aturan ambang batas parlemen sebesar empat persen agar dibahas kembali di DPR RI.
Pada real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (1/3) pukul 13.00 WIB, partai pimpinan Kaesang Pangarep itu baru meraih 3,1 persen suara dengan 65,64 persen yang masuk.
Baca juga : TPN tidak Ingin Komentar soal Parliamentary Threshold
Grace mengatakan, PSI mengapresiasi putusan MK tersebut agar tidak ada suara rakyat yang terbuang.
"Kami mengapresiasi putusan tersebut dan upaya dari teman-teman Perludem agar tidak ada suara rakyat yang terbuang," kata Grace, di Jakarta Jumat (1/3).
Menurut dia, suara-suara partai nonparlemen kalau digabung sangat signifikan mencapai 9,79 persen.
Karena itu, Grace mengusulkan pembentukan "Fraksi Threshold" yakni fraksi khusus untuk partai yang suaranya tidak mencapai persentase masuk Senayan. (Z-8)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Pemerintah tengah merumuskan formula rasional sebagai tindak lanjut putusan MK.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved