Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ECONOMIST Intelligence Unit (EIU) merilis Indeks Demokrasi seperti tahun-tahun sebelumnya sejak 2006. Dalam rilis teranyarnya, Kamis (15/2), EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2023 Indonesia sebesar 6,53. Angka tersebut turun dari 2022 yang kala itu sebesar 6,71.
Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia. Jika tahun lalu berada di peringkat 54, tahun ini Indonesia menempati posisi 56 dari 167 negara. Dengan skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy atau demokrasi cacat.
Setidaknya, ada lima indikator yang menyusun penilaian Indeks Demokrasi 2023. Indikator dengan skor tertinggi yang diperoleh Indonesia adalah proses pemilu dan pluralisme Indonesia, yaitu 7,92. Adapun indikator lainnya adalah fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), dan budaya politik (4,38).
Baca juga : Khatib Salat Jumat Diminta Serukan Pemilu Damai
Dari kelima indikator penyusun Indeks Demokrasi, penurunan yang dialami Indonesia hanya terjadi pada kebebasan sipil, sedangkan empat lainnya masih sama dengan tahun sebelumnya. EIU mencatat skor indikator kebebasan sipil Indonesia pada indeks tahun lalu sebesar 6,18.
EIU sendiri merilis Indeks Demokrasi 2023 dengan tajuk Age of Conflict. Itu didasarkan atas kecenderungan negara-negara demokrasi yang tak bertaji mencegah pecahnya peperangan di seluruh dunia, seperti di Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Di sisi lain, negara-negara demokrasi juga dinilai tidak cakap mengatasi konflik dalam negeri.
Terkait Indonesia secara khusus, EIU menyoroti penyelenggaraan Pemilu 2024. Bersama tujuh negara dengan populasi terbanyak, yakni Bangladesh, Brazil, India, Meksiko, Pakistan, Rusia, dan Amerika Serikat, Indonesia juga menyelenggarakan pemilu pada 2024.
Baca juga : Oligarki Adalah, Pengertian, Tipe, Ciri, dan Contoh
"Dari setengah dari negara-negara tersebut, pemilu tidak digelar secara bebas, adil, serta tak memenuhi banyak prasyarat lain dalam demokrasi, seperti nihilnya kebebasan berpendapat maupun berserikat," demikian bunyi laporan EIU.
Meski membuka kemungkinan terjadinya perubahan, EIU memprediksi pertahana atau calon yang digadang-gadang dapat menyukseskan pertahana bakal memenangi pemilu di negara-negara demokrasi cacat seperti Amerika Serikat, Brazil, India, dan Indonesia.
Bahkan, EIU menilai ketidakpastian mengenai hasil pemilu di Brazil, India, maupun Indonesia cenderung kecil. Sebab, pertahana kemungkinan besar bakal mempertahankan kekuasaan. Khusus di Indonesia, EIU memprediksi PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang pemilu legislatif dan pilpres.
Baca juga : Demokrasi Indonesia Jadi Rujukan Dunia jika Pemilu Berjalan Baik
"Dan Presiden Joko Widodo yang mengakhiri masa jabatannya akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemerintahan berikutnya," kata laporan EIU. (Z-11)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
BILA berbicara tentang kecakapan politik, kita mesti pulang ke Athena, di pusat Kota Agora yang didesain dengan ruang terbuka sehingga mendorong keterlibatan publik.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved