Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN tempat pemungutan suara (TPS) terendam banjir dan tidak kunjung surut hingga batas akhir pemungutan suara pemilu 2024, yakni pukul 13.00 WIB.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menerangkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota bisa menunda pemungutan suara dan melakukannya secara susulan.
“Rekomendasinya kalau tidak bisa hari ini ya susulan. Kalau masih bisa hari ini tapi gak sampai malam ya, karena TPS pemungutan suaranya jangan sampai malam. Masih ada matahari lah jam 5,” ungkap Bagja, Rabu (14/2).
Baca juga : Soal TPS Banjir, KPU: Petugas Bisa Lakukan Pemungutan Suara Susulan
Bagja mengingatkan bahwa boleh tidaknya pengambilan suara susulan tetap tergantung petugas KPU Kabupaten dan Kota serta Bawaslu yang bertugas di lokasi TPS banjir.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, jika ada lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang terendam banjir dan tidak kunjung surut hingga pukul 13.00, petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) bisa menunda pemungutan suara dan melakukannya secara susulan.
"Sekiranya melewati batas jam 13.00 atau tidak memungkinkan dilaksanakan pemungutan suara pada hari ini, bisa dilakukan pemungutan suara susulan," kata Idham, Rabu (14/2).
Baca juga : Menteri Basuki, Sri Mulyani, dan Retno Marsudi Kompak Berbaju Hitam ke TPS, Simbol Berduka?
(Z-9)
Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan CitraRaya, Tangerang, tengah dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis metode controlled landfill.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
Pengosongan TPS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bersama unsur kewilayahan.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved