Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir bersama keluarga, Rabu (14/2), menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024 di TPS 12 Jalan Sunan Kudus, Bantul.
Haedar sangat mengapresiasi dan menghargai para petugas TPS di seluruh Indonesia dan mancanegara bersama perangkatnya, khususnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah menjalankan tugas dengan baik dan tertib.
Ia berharap, pelaksanaan pemungutan suara sesuai konstitusi. Ini adalah suara rakyat yang tulus datang ke TPS dan yakin masyarakat memilih dengan hati dan pilihan yang rasional.
Baca juga : Jelang Pelaksanaan Pemilu, Panwas TPS Lakukan Doa Bersama
"Maka diharapkan proses penghitungan sampai tuntas nanti dapat berjalan baik sesuai dengan aturan dan tidak ada kekeliruan dan kesalahan dan sesuai dengan azas luber jurdil bermartabat dan beretika luhur serta menjaga prinsip aturan dan konstitusi," ungkap Haedar dalam siaran pers.
Haedar berharap semua pihak menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil Pemilu dengan sikap legowo, satria, sikap kenegarawanan dengan semangat berbangsa dan bernegara yang positif.
"Bilamana ada persengketaan Pemilu, entah karena penyimpangan yang tidak disengaja, atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka pakai prinsip hukum dengan koridor yang berlaku," kata Haedar.
Baca juga : PTMA Serukan Kawal Pemilu
KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta seluruh institusi yang memproses hal-hal yang bersifat sengketa Pemilu, pesan dia, dapat diselesaikan dengan aturan yang berlaku.
"Penyelesaiannya pun harus akuntabel, terbuka, sehingga nanti hasilnya memuaskan semua pihak, karena sengketa diselesaikan secara hukum dan transparan," imbuh Haedar.
Haedar juga berpesan kepada pemenang Pemilu nantinya tetap legowo dengan jiwa kenegarawanan untuk memanfaatkan mandat rakyat ini dengan sebaik-baiknya, jangan jumawa, jangan merasa adigang adigung adiguna, tetap rendah hati. Karena, di balik kemenangan, ada tanggung jawab yang berat di masing-masing pundak yang menerima mandat.
Baca juga : Metode Pemungutan Suara lewat Pos di Hong Kong Rawan Kecurangan
"Kemenangan itu adalah mandat terberat yang harus dilakukan dengan amanah, fathonah, dan harus berdiri di atas kepentingan rakyat dan negara bukan lagi berdasarkan kepentingan golongan, partai politik dan kepentingan pribadi primordialisme," tegas Haedar.
Bagi yang belum menerima mandat, Haedar berpesan untuk tetap legowo, karena kontestasi sudah berlangsung, dan tidak mengurangi penghidmatan dalam membangun bangsa dan negara bersama- sama.
Terakhir, Haedar berpesan untuk menjaga persatuan, jika ada retak di tubuh bangsa ini karena Pemilu, ada rekonsiliasi. Kuncinya di para tokoh dan elite yang harus menjadi teladan untuk merekatkan kembali dari gesekan.
Baca juga : Ditanya Dugaan Kecurangan dan Kisruh Pemilu Luar Negeri, Jokowi: Laporkan ke Bawaslu
"Masyarakat, dan media massa harus menciptakan harmoni kembali pasca-Pemilu, karena terlalu mahal harganya karena Pemilu menjadi retak antaranak bangsa," tutup Haedar. (Z-1)
Haedar Nashir berpesan agar UMSU di bawah kepemimpinan yang baru dapat menjalankan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan sebaik mungkin.
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa gelar akademik tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai intelektual sejati.
Tantangan masa depan, baik di level lokal, nasional, maupun global, membutuhkan pemikiran yang tajam serta relevan.
Muhammadiyah mengutuk segala bentuk penindasan yang dilakukan Zionis Israel dan menilai kondisi global saat ini mencerminkan kegagalan peradaban modern yang bersifat katastropik.
Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir minta masyarakat tak persoalkan perbedaan Idul fitri 1447 H. Ia dorong kalender global tunggal sebagai solusi masa depan.
Dalam khutbah Idulfitri 1447 H di UMY, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan ibadah Ramadan harus melahirkan perubahan perilaku nyata.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved