Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENGHADAPI dinamika Politik yang terjadi saat ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (BEM PTMA-I) Zona 3, yang mencakup 26 kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, memberikan catatan kepada penguasa saat ini, termasuk Presiden Jokowi, agar bersikap netral dalam pemilu 2024.
Catatan ini juga ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), juga para menteri dan pejabat kepala daerah yang masih aktif.
Proses jalannya pesta demokrasi tahun ini diduga diwarnai berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah dan penyelenggara, yang secara terang-terangan melanggar etika dalam kontestasi pemilu 2024.
Baca juga : Institut STIAMI dan KPUD Jakarta Pusat Kolaborasi Deklarasi Dorong Pemilu Demokratis
BEM PTMA-I Zona 3 merespons hal tersebut dengan menyayangkan pelanggaran yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang telah divonis melanggar etika berat oleh Mahkamah Kehormatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (MKMK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Andi Roansyah, Presidium Nasional BEM PTMA-I Zona 3, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi dalam pemilu kali ini.
Menurut Andi, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat menggerus fondasi kebangsaan dan menjadi ancaman serius terhadap demokrasi di masa depan.
Baca juga : Muhammadiyah Minta Seruan Civitas Academica Direspons Positif
Andi menilai situasi saat ini menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan adab dan etika, yang berpotensi mengancam masa depan demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan cita-cita yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, BEM PTMA-I Zona 3 memberikan beberapa poin ultimatum kepada rezim, sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik pada proses demokrasi dan memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berintegritas.
1. Mendesak Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan untuk memprioritaskan kepenting bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sesuai dengan amanah konstitusi dan sumpah jabatan sebagai presiden.
Baca juga : Forum Rektor Muhammadiyah dan Aisyiyah Siap Kawal Pemilu dan Tegakkan Asas Luber Jurdil
2. Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk mengawal jalannya proses demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2024 dengan sungguh sungguh serta berintegritas.
3. Menuntut para elit politik yang tengah berkontestasi dalam Pemilu 2024 untuk kembali kepada nilai-nilai moral kebangsaan yang bersumber dari ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
4. Memastikan Presiden dan para elit politik untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan yang bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, demi berjalannya proses imtegrasi bangsa yang adil dan beradab.
Baca juga : Muhammadiyah: Pemilu Tidak Boleh Halalkan Segala Cara untuk Raih Kekuasaan
Mahasiswa BEM PTMA-I Zona 3 memberikan peringatan dan ajakan moral kepada seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali, untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan berkeadilan, menjunjung tinggi azas LUBER & Jurdil serta kepatuhan pada aturan yang telah ditetapkan.
Harapan mereka kepada seluruh pihak, baik mahasiswa maupun masyarakat umum, dapat turut mengawasi jalannya proses demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 nanti.
Namun, apabila terjadi pelanggaran atau ketidakadilan dalam proses tersebut, aliansi Mahasiswa BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah Zona III (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten) ungkap akan turun ke jalan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan.
Baca juga : Munculnya Petisi dari Civitas Kampus Harus Disyukuri dalam Demokrasi
Tidak sampai di situ, mereka juga berkomitmen senantiasa menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. (H-2)
KALANGAN mahasiswa yang diwakili oleh beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendeklarasikan penolakan aktivitas judi daring atau online karena dianggap merugikan masyarakat.
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Campuran ekstrak rosella dan bekatul beras hitam dapat menurunkan kadar kolesterol hingga 68,39±0,26 persen.
Sebanyak 60% lulusan bekerja sesuai dengan profesi mereka di bidang arsitektur dan 25% mampu membuka bidang usaha secara mandiri di bidang arsitektur.
MAHASISWA Marketing Communication dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan BhoomeEco, acara inspiratif yang mengangkat tema Food Waste.
Kemendikbud-Ristek menegaskan bahwa program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk semester genap tahun akademik 2024/2025 tetap berjalan.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved