Mahasiswa Dorong Transparansi Pendanaan NGO untuk Perkuat Akuntabilitas

Transparansi pendanaan organisasi nonpemerintah (NGO) menjadi sorotan di tengah meningkatnya arus modal global dan aktivitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia. Keterbukaan sumber pendanaan dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas organisasi, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan seluruh aktivitas berjalan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Isu tersebut disuarakan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Jawa Timur dalam aksi yang digelar di depan Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (24/4).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menekankan bahwa tata kelola pendanaan NGO, terutama yang berasal dari luar negeri, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga integritas organisasi masyarakat sipil sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap peran NGO dalam pembangunan.

Koordinator aksi, Figo, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi mengenai sumber pendanaan merupakan elemen mendasar dalam praktik tata kelola yang baik.

Baca juga : Pengawasan Dana Asing Krusial untuk Cegah Kejahatan Keuangan

“Penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan atensi terhadap fenomena ini. Negara jangan diam karena persatuan dan stabilitas nasional sedang dipertaruhkan,” ujarnya saat berorasi.

Ia menambahkan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, negara perlu mengambil langkah tegas sesuai koridor hukum.

“Jika memang menemukan ada indikasi itu, negara harus mengambil sikap tegas. Jangan diam, jangan baru bertindak jika keadaan sudah semakin parah,” lanjutnya.

Baca juga : Aparat Didesak Gerak Cepat Tangani Isu Aliran Dana Asing ke LSM

ISMEI Jawa Timur juga mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait transparansi pendanaan NGO. Menurut mereka, peningkatan dinamika global, keterbukaan arus informasi, serta bertambahnya jumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif dan komprehensif.

Aksi berlangsung tertib dan damai, lalu ditutup dengan penyerahan pernyataan sikap kepada aparat penegak hukum. Langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi masyarakat sipil yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan.

Dalam pernyataan sikapnya, ISMEI Jawa Timur menyampaikan tiga tuntutan utama:

• Mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan aliran dana asing kepada NGO yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan publik.
• Meminta pemerintah memperketat regulasi mengenai transparansi pendanaan lembaga swadaya masyarakat.
• Mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi intervensi asing yang dapat memengaruhi kepentingan nasional.

Melalui langkah ini, mahasiswa berharap penguatan pengawasan terhadap pendanaan NGO dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga independensi, profesionalisme, dan kontribusi positif organisasi masyarakat sipil bagi pembangunan nasional. (E-3)